Sebanyak 25022 item atau buku ditemukan

Ilmu Perundang-Undangan Aspek dan Teori Dari Perspektif Pembuatan Peraturan Desa

Ilmu Perundang-Undangan Aspek dan Teori dari Perspektif Pembuatan Peraturan Desa mengawali bahasannya dengan menyajikan landasan konseptual ilmu perundang-undangan, mengurai istilah, pengertian, dan sejarah perkembangannya serta menegaskan asas-asas fundamental seperti legalitas, kepastian hukum, dan keterbukaan yang harus dipegang teguh dalam menyusun norma hukum. Melanjutkan ke tataran struktur, buku ini memetakan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari UUD hingga peraturan desa, dan menjelaskan secara rinci bagaimana Peraturan Desa (Perdes) menempati posisi khusus yang harus selaras dengan peraturan di atasnya. Pada bagian selanjutnya, pembaca dibimbing memahami dasar hukum otonomi desa pasca-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, termasuk jenis-jenis produk hukum desa dan pembagian peran antara kepala desa dengan kewajiban dan kewenangan legislatifnya serta Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawas dan penyeimbang. Bab terakhir mengupas proses pembentukan Perdes secara praktis mulai dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, persiapan teknis meliputi penyusunan naskah akademik dan konsultasi publik hingga tahapan pembahasan, pengesahan, serta pengundangan dan strategi penyebarluasan kepada masyarakat. Dengan menyajikan kerangka teoritis yang kokoh sekaligus pedoman operasional, buku ini menjadi referensi penting bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD untuk merancang peraturan desa yang bermutu, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

... science of legislation" dalam bahasa Inggris. Secara interdisipliner, ilmu ini mempelajari secara mendalam proses dan mekanisme pembentukan peraturan negara, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana aturan-aturan ...

Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi) - Rajawali Pers

“It is an evil, a physical evil: either a pain or a loss of pleasure.” Demikian ungkapan Jeremy Bentham tentang sanksi pidana yang merupakan sanksi yang paling keras yang mendatangkan penderitaan atau nestapa. Oleh sebab itu, hukum pidana atau sanksi harus digunakan sedemikian rupa dan baru diperlukan bilamana bidang hukum atau sanksi hukum lainnya tidak dapat mengatasi persoalan yang ada dalam masyarakat. Fungsi hukum pidana sebagai upaya yang terakhir tersebut sudah menjadi ajaran dan bahkan asas dalam hukum pidana secara universal, yang dikenal dengan “ultimum remedium”, atau sering disebut juga dengan “ultimo ratio” atau “last resort”. Di pihak lain, perkembangan masyarakat telah melahirkan berbagai perbuatan yang dipandang merugikan kepentingan umum sehingga membutuhkan upaya penanggulangan melalui sarana hukum pidana. Salah satu perkembangan masyarakat terjadi dalam aktivitas perekonomian yang sudah melahirkan tindak pidana di bidang ekonomi secara masif. Walaupun demikian, perkembangan tersebut hendaknya tidak mengganti fungsi hukum pidana dari “ultimum remedium” ke “primum remedium”. Buku ini mengupas konsep “ultimum remedium” secara komprehensif, dari sejarah perkembangannya, serta penerimaannya dalam beberapa sistem hukum khususnya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Secara khusus buku ini menganalisis secara mendalam penerapan doktrin ultimum remedium dalam hukum pidana ekonomi di Indonesia, baik dalam formulasi ataupun implementasinya, yakni dalam tahapan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Buku ini juga membahas berbagai putusan pengadilan yang mencerminkan penerapan doktrin ultimum remedium, yang diberikan baik oleh pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung ataupun oleh Mahkamah Konstitusi.

... pidana . Dia mengingatkan bahwa : There is , today , too much criminal law , coupled with the lack of " any plausible normative theory [ of substantive criminal law ] -unless ' more ' counts as a normative theory . " ( Kenyataannya ...

Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana

Secara historis, hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan penuh dengan warna dan corak yang menarik untuk diamati dan dipelajari. Ragam tersebut diperjelas secara spesifik terutama tentang kebijakan hukum pidana di bumi Nusantara ini, dengan penekanan kepada kebijakan hukum pidana, khususnya berbagai kebijakan pidana dalam konsep KUHP baru. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia

Secara historis, hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan penuh dengan warna dan corak yang menarik untuk diamati dan dipelajari.

Politik Hukum Pidana

Buku ini hadir sebagai upaya untuk menyajikan analisis mendalam mengenai berbagai aspek politik hukum pidana di Indonesia. Kami menyadari bahwa perkembangan hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari dinamika politik yang memengaruhinya. Oleh karena itu, dalam buku ini, kami berupaya menguraikan keterkaitan antara politik dan hukum pidana, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada sistem peradilan di Indonesia. Buku ini terdiri dari 15 (lima belas) bab yang tersusun secara sistematis; Pengantar Politik Hukum Pidana; Teori dan Konsep Politik Hukum Pidana; Sejarah Perkembangan Politik Hukum Pidana di Indonesia; Sistem dan Fungsi Hukum Pidana; Politik Hukum Pidana dalam Konstitusi Indonesia; Reformasi Hukum Pidana; Politik Kriminalisasi dan Dekriminalisasi; Peran Politik dalam Penegakan Hukum Pidana; Korupsi dan Politik Hukum Pidana; Hukum Pidana dalam Perlindungan HAM; Politik Hukum Pidana dan Terorisme; Hukum Pidana Ekonomi dan Politik Hukum; Kejahatan Siber dan Regulasi; Politik Hukum Pidana dan Artificial Intelligence; Tantangan dan Peluang Politik Hukum Pidana di Masa Depan.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk menyajikan analisis mendalam mengenai berbagai aspek politik hukum pidana di Indonesia. Kami menyadari bahwa perkembangan hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari dinamika politik yang memengaruhinya.

Pemecahan permasalahan acara perdata peradilan agama

Civil procedures at Indonesian Islamic courts.

Civil procedures at Indonesian Islamic courts.

Hukum acara perdata

teori, praktik dan permasalahannya di peradilan umum dan peradilan agama

Theory and practice of civil procedural law.

Theory and practice of civil procedural law.

Hukum Acara Perdata Indonesia

Tentang Penulis Prof Sudikno dikenal sebagai pakar hukum perdata sekaligus hukum acara perdata. Dikutip dari laman Wikipedia, Prof Sudikno dilahirkan di Surabaya, 7 Desember 1924. Selain di UGM, Prof Sudikno juga mengajar di Universitas Atma Jaya, Yogyakarta dengan mata kuliah teori hukum, penemuan hukum, hukum perdata dan hukum acara perdata. Latar belakang pendidikan Prof Sudikno dimulai dari HIS (1939), MULO (1942), Sekolah Menengah Tinggi (1946), Fakultas Hukum UGM (1958). Gelar doktor ilmu hukum diperolehnya dari UGM (1971) dengan disertasi “Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia”. Sudikno memulai karier sebagai hakim pengadilan negeri di Yogyakarta (1958) dan menjabat ketua di pengadilan negeri yang sama (1965), ketua pengadilan negeri Bandung(1970). Menjadi dosen di almamaternya (1963) dan beberapa kali menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum UGM. Ia juga pernah menjadi penasehat hukum pemerintah R.I dalam kasus Pertamina melawan Kartika Tahir di pengadilan Singapura. Deskripsi Produk Hukum acara perdata tidak hanya penting dalam praktek peradilan saja, tetapi juga mempunyai pengaruh yang penting dalam praktek diluar peradilan. oleh karena itu hukum acara perdata juga sangat perlu untuk mendapatkan perhatian yang layak, difahami, dan dikuasai bagi praktisi hukum yang sehari- harinya menemui kekacauan dalam praktek peradilan (perdata). Buku ini membahas secara detail tentang Pengertian Hukum Acara Perdata ; Kekuasaan Kehakiman ; Cara Mengajukan Tuntutan Hak ; Pemeriksaan di Persidangan ; Pembuktian ; Putusan; Pelaksanaan Putusan; Perwasitan ( Arbitrase). Jenis Cover : Soft Cover Jumlah halaman : 390 halaman Tanggal terbit : 3 Mei 2021 Penerbit : Cv Maha Karya Pustaka Berat : 0,48 kg Lebar : 15.5 cm Panjang : 23 cm Bahasa : Indonesia ISBN : 9786239006563

Pada buku ini membahas teori-teori hukum dan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku. serta membahas cara menangani perkara perdata, baik luar maupun di dalam siding pengadilan.

Himpunan lengkap Kuhper (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

On Indonesian Civil Code, Criminal Code, and Criminal Procedure.

On Indonesian Civil Code, Criminal Code, and Criminal Procedure.

Buku Ajar Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah jantung dari proses penegakan hukum, penghubung antara hak-hak keperdataan yang diatur secara materiil dengan realisasi keadilan di ruang sidang. Tanpa mekanisme prosedural yang jelas, hak hanya akan menjadi tulisan tanpa daya paksa. Buku Hukum Acara Perdata ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang seluruh tahapan peradilan perdata, mulai dari penyusunan gugatan, penentuan kompetensi pengadilan, proses persidangan, pembuktian, hingga putusan hakim dan pelaksanaannya. Tidak hanya membahas aspek prosedural, buku ini juga mengulas isu-isu kontemporer seperti digitalisasi peradilan (e-Court), class action, citizen lawsuit, arbitrase, hingga penyelesaian sengketa lintas negara. Keunggulan buku ini terletak pada penyajian materi yang sistematis, aplikatif, dan dilengkapi soal-soal latihan pada setiap akhir bab. Kehadiran latihan ini membantu mahasiswa dan pembaca untuk tidak sekadar menguasai teori, tetapi juga menguji pemahaman, melatih keterampilan analisis kasus, serta mempersiapkan diri menghadapi ujian maupun praktik di dunia nyata. Ditulis oleh akademisi sekaligus praktisi hukum yang berpengalaman, buku ini menjadi referensi yang dapat diandalkan untuk mahasiswa hukum, dosen, advokat, hakim, maupun masyarakat luas yang ingin memahami seluk-beluk peradilan perdata. Dengan gaya bahasa yang sistematis, jelas, dan aplikatif, buku ini menjembatani kebutuhan mahasiswa hukum, dosen, advokat, hakim, dan masyarakat luas yang ingin menyingkap seluk-beluk prosedur peradilan perdata.

Hukum acara perdata adalah jantung dari proses penegakan hukum, penghubung antara hak-hak keperdataan yang diatur secara materiil dengan realisasi keadilan di ruang sidang.