Sebanyak 2006 item atau buku ditemukan

Hukum Pidana Internasional

Buku ini disusun ke dalam empat bagian, mulai dari pendahuluan yang merupakan pengantar dalam mempelajari hukum pidana internasional, sampai bagian terakhir yang membahas tentang Mahkamah Pidana Internasional. Bagian kesatu merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan tentang hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional; kedudukan hukum pidana internasional dalam ilmu hukum; istilah hukum pidana internasional; sejarah perkembangan hukum pidana internasional; serta asas-asas hukum pidana internasional. Bagian kedua membahas tentang tindak pidana internasional. Terdapat beberapa perdebatan dalam mengkualifikasikan perbuatan yang termasuk di dalam tindak pidana internasional. Banyak pakar yang menyusun kriteria tertentu dalam menggolongkan perbuatan yang termasuk di dalam tindak pidana internasional. Bab ini membahas tentang kriteria kualifikasi tersebut. Juga menguraikan jenis-jenis tindak pidana internasional; subjek hukum pidana internasional; serta pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana internasional. Selain itu, diberikan juga ulasan mengenai tindak pidana transnasional dan transnasional terorganisasi. Di dalamnya membahas tentang jenis-jenis tindak pidana transnasional dan transnasional terorganisasi menurut United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes (UNCATOC) beserta tiga protokol tambahannya.

Buku ini disusun ke dalam empat bagian, mulai dari pendahuluan yang merupakan pengantar dalam mempelajari hukum pidana internasional, sampai bagian terakhir yang membahas tentang Mahkamah Pidana Internasional.

Ilmu Perundang-undangan 2

Proses dan Teknik Penyusunan

Buku ini mengetengahkan dasar-dasar dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi proses, teknik, bahasa, norma hukum, tata susunan (hierarki), jenis-jenis, fungsi, dan materi muatan yang harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Buku ini dapat membantu para mahasiswa, teoretisi, teknisi, dan mereka yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan agar dapat memahami permasalahan tersebut secara lebih baik.

Buku ini mengetengahkan dasar-dasar dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi proses, teknik, bahasa, norma hukum, tata susunan (hierarki), jenis-jenis, fungsi, dan materi muatan yang harus dituangkan dalam suatu peraturan ...

Ilmu Perundang-Undangan

Buku Ilmu Perundang-Undangan merupakan karya komprehensif yang membahas secara sistematis teori, prinsip, dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Buku ini menjelaskan mulai dari pengertian dan ruang lingkup ilmu perundang-undangan, hubungan dengan disiplin ilmu hukum lainnya, hingga pembahasan mendalam tentang teori, asas, dan hierarki peraturan. Pembaca juga diajak memahami proses legislasi, peran lembaga dan aktor pembentuk undang-undang, serta pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi modern. Selain aspek teoretis, buku ini menyoroti pula aspek aplikatif seperti teknik penyusunan, evaluasi, pengujian, hingga harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Dengan penyajian yang sistematis dan bahasa yang akademis namun mudah dipahami, buku ini diharapkan menjadi referensi penting bagi civitas akademika dan praktisi hukum yang ingin mendalami proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, efektif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum Indonesia.

... Science of Legislafion. Di Eropa Kontinental, Ilmu Pengetahuan Perundang- undangan telah tumbuh sejak 1970-an ... Law atau Judge made law, Muhammad Saleh Suat, S.H., M.H. 21.

Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, buku teks yang mengulas tentang teori, asas-asas dan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Diulas secara konkrit dan padat, dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna dan dipahami oleh pembaca.

... perundang - undangan , maka ada baiknya jika didahului dengan pemahaman tentang apa itu ilmu dan dimana letak ... Science " , dalam bahasa Belanda biasa disebut " Wetenschap " , dalam bahasa Bugis , biasa disebut " Paddisengeng ...

Ilmu Perundang-Undangan: Teori, Asas dan Praktik di Indonesia

Ilmu Perundang-Undangan: Teori, Asas dan Praktik di Indonesia adalah buku ajar yang menguraikan secara komprehensif teori-teori dasar pembentukan hukum, asas-asas perundang-undangan yang baik, serta mekanisme pembentukan regulasi berdasarkan sistem hukum nasional. Buku ini menjelaskan konsep hukum dan perundang undangan, struktur norma, hubungan antara hukum dan masyarakat, serta hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam sistem hukum Indonesia.

... Legislation ) . Regulation diberi pengertian aturan atau ketertiban yang dipaksakan melalui ketentuan hukum yang ... perundang - undangan juga dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi , yang mengikuti pendapat I.C. van der Vlies ...

Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi) - Rajawali Pers

“It is an evil, a physical evil: either a pain or a loss of pleasure.” Demikian ungkapan Jeremy Bentham tentang sanksi pidana yang merupakan sanksi yang paling keras yang mendatangkan penderitaan atau nestapa. Oleh sebab itu, hukum pidana atau sanksi harus digunakan sedemikian rupa dan baru diperlukan bilamana bidang hukum atau sanksi hukum lainnya tidak dapat mengatasi persoalan yang ada dalam masyarakat. Fungsi hukum pidana sebagai upaya yang terakhir tersebut sudah menjadi ajaran dan bahkan asas dalam hukum pidana secara universal, yang dikenal dengan “ultimum remedium”, atau sering disebut juga dengan “ultimo ratio” atau “last resort”. Di pihak lain, perkembangan masyarakat telah melahirkan berbagai perbuatan yang dipandang merugikan kepentingan umum sehingga membutuhkan upaya penanggulangan melalui sarana hukum pidana. Salah satu perkembangan masyarakat terjadi dalam aktivitas perekonomian yang sudah melahirkan tindak pidana di bidang ekonomi secara masif. Walaupun demikian, perkembangan tersebut hendaknya tidak mengganti fungsi hukum pidana dari “ultimum remedium” ke “primum remedium”. Buku ini mengupas konsep “ultimum remedium” secara komprehensif, dari sejarah perkembangannya, serta penerimaannya dalam beberapa sistem hukum khususnya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Secara khusus buku ini menganalisis secara mendalam penerapan doktrin ultimum remedium dalam hukum pidana ekonomi di Indonesia, baik dalam formulasi ataupun implementasinya, yakni dalam tahapan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Buku ini juga membahas berbagai putusan pengadilan yang mencerminkan penerapan doktrin ultimum remedium, yang diberikan baik oleh pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung ataupun oleh Mahkamah Konstitusi.

... pidana . Dia mengingatkan bahwa : There is , today , too much criminal law , coupled with the lack of " any plausible normative theory [ of substantive criminal law ] -unless ' more ' counts as a normative theory . " ( Kenyataannya ...

Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana

Secara historis, hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan penuh dengan warna dan corak yang menarik untuk diamati dan dipelajari. Ragam tersebut diperjelas secara spesifik terutama tentang kebijakan hukum pidana di bumi Nusantara ini, dengan penekanan kepada kebijakan hukum pidana, khususnya berbagai kebijakan pidana dalam konsep KUHP baru. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia

Secara historis, hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan penuh dengan warna dan corak yang menarik untuk diamati dan dipelajari.

Politik Hukum Pidana

Buku ini hadir sebagai upaya untuk menyajikan analisis mendalam mengenai berbagai aspek politik hukum pidana di Indonesia. Kami menyadari bahwa perkembangan hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari dinamika politik yang memengaruhinya. Oleh karena itu, dalam buku ini, kami berupaya menguraikan keterkaitan antara politik dan hukum pidana, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada sistem peradilan di Indonesia. Buku ini terdiri dari 15 (lima belas) bab yang tersusun secara sistematis; Pengantar Politik Hukum Pidana; Teori dan Konsep Politik Hukum Pidana; Sejarah Perkembangan Politik Hukum Pidana di Indonesia; Sistem dan Fungsi Hukum Pidana; Politik Hukum Pidana dalam Konstitusi Indonesia; Reformasi Hukum Pidana; Politik Kriminalisasi dan Dekriminalisasi; Peran Politik dalam Penegakan Hukum Pidana; Korupsi dan Politik Hukum Pidana; Hukum Pidana dalam Perlindungan HAM; Politik Hukum Pidana dan Terorisme; Hukum Pidana Ekonomi dan Politik Hukum; Kejahatan Siber dan Regulasi; Politik Hukum Pidana dan Artificial Intelligence; Tantangan dan Peluang Politik Hukum Pidana di Masa Depan.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk menyajikan analisis mendalam mengenai berbagai aspek politik hukum pidana di Indonesia. Kami menyadari bahwa perkembangan hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari dinamika politik yang memengaruhinya.

Pokok-pokok hukum perdata

wewenang peradilan agama

Civil law and civil procedures for Indonesian Muslims.

Civil law and civil procedures for Indonesian Muslims.