Sebanyak 236 item atau buku ditemukan

Pendidikan kewarganegaraan (civic education)

On civic education related to nationalism and national characteristics building in Indonesia.

On civic education related to nationalism and national characteristics building in Indonesia.

Sistem Ekonomi Dunia: Ekonomi Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme dalam Perbandingan - Rajawali Pers

Persoalan ekonomi senantiasa menarik perhatian berbagai lapisan, baik individu maupun masyarakat. Berbagai macam penelitian telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Namun usaha untuk mencari penyelesaian yang tepat dan akurat dalam mengetahui masalah ekonomi secara keseluruhan banyak menemui hambatan dan kegagalan. Sangat sedikit sekali keberhasilan yang diperoleh. Kebanyakan penelitian yang dihasilkan telah menyimpang jauh dari motivasi semula, sehingga menghasilkan tujuan yang sebenarnya. Di satu pihak ada pendapat yang menyarankan untuk mementingkan hak individu, sementara itu di pihak lain menolak keistimewaan individu. Dewasa ini ada dua kubu teori ekonomi yang saling bertentangan yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Meskipun dalam masing-masing kategori besar ini sangat variatif. Namun sebenarnya mereka memegang asumsi-asumsi yang sama tentang manusia, masyarakat dan kegiatan ekonomi. Keduanya yakin bahwa manusia mampu dan harus mengatur kehidupan ekonominya tanpa kendala-kendala moral apa pun dan ini sangat menyimpang dari Islam. Hal ini dikarenakan Islam mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep ekonomi kapitalis dan sosialis, di mana hak individu maupun hak umum (kolektif) tidak mutlak tetapi terkait oleh ikatan-ikatan untuk merealisasikan kepentingan orang banyak dan mencegah bahaya dengan membuat hak milik menjadi tugas masyarakat berdasarkan syariat. Islam memberi pengakuan terhadap hak milik individu, memberi kebebasan mendorong mengatur dan melindunginya, namun tidak membebaskan terhadap kendali seperti dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sebaliknya, Islam juga mengakui hak milik umum berupa harta yang dikhususkan untuk kepentingan masyarakat, seperti jalan, sungai, tanah pusaka, barang tambang dan petroleum. Pemilikan umum tersebut, khususnya barang tambang dan petroleum semata-mata harus menjadi milik negara atau baitul mal dan pemanfaatannya harus sesuai dengan syariat.

Persoalan ekonomi senantiasa menarik perhatian berbagai lapisan, baik individu maupun masyarakat.

PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI

Pancasila merupakan pedoman bagi semua warga Indonesia untuk berinteraksi dalam konteks kebersamaan untuk mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan Pancasila. Pancasila menjadi roh bagi Pendidikan Kewarganegaraan (Wahidin, 2015, 6). Pancasila sebagai dasar negara yang dimaksud sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV “Yang menyatakan kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia yang membentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rekyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” .Kaidah fundamental dari negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan juga kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak berubah bagi negara yang terbentuk dengan perkataan lain.

Pancasila merupakan pedoman bagi semua warga Indonesia untuk berinteraksi dalam konteks kebersamaan untuk mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.