Sebanyak 11534 item atau buku ditemukan

Ilmu Perundang-Undangan

Buku Ilmu Perundang-Undangan merupakan karya komprehensif yang membahas secara sistematis teori, prinsip, dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Buku ini menjelaskan mulai dari pengertian dan ruang lingkup ilmu perundang-undangan, hubungan dengan disiplin ilmu hukum lainnya, hingga pembahasan mendalam tentang teori, asas, dan hierarki peraturan. Pembaca juga diajak memahami proses legislasi, peran lembaga dan aktor pembentuk undang-undang, serta pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi modern. Selain aspek teoretis, buku ini menyoroti pula aspek aplikatif seperti teknik penyusunan, evaluasi, pengujian, hingga harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Dengan penyajian yang sistematis dan bahasa yang akademis namun mudah dipahami, buku ini diharapkan menjadi referensi penting bagi civitas akademika dan praktisi hukum yang ingin mendalami proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, efektif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum Indonesia.

... Science of Legislafion. Di Eropa Kontinental, Ilmu Pengetahuan Perundang- undangan telah tumbuh sejak 1970-an ... Law atau Judge made law, Muhammad Saleh Suat, S.H., M.H. 21.

Ilmu Perundang-Undangan: Teori, Asas dan Praktik di Indonesia

Ilmu Perundang-Undangan: Teori, Asas dan Praktik di Indonesia adalah buku ajar yang menguraikan secara komprehensif teori-teori dasar pembentukan hukum, asas-asas perundang-undangan yang baik, serta mekanisme pembentukan regulasi berdasarkan sistem hukum nasional. Buku ini menjelaskan konsep hukum dan perundang undangan, struktur norma, hubungan antara hukum dan masyarakat, serta hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam sistem hukum Indonesia.

... Legislation ) . Regulation diberi pengertian aturan atau ketertiban yang dipaksakan melalui ketentuan hukum yang ... perundang - undangan juga dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi , yang mengikuti pendapat I.C. van der Vlies ...

Ilmu Perundang-Undangan Aspek dan Teori Dari Perspektif Pembuatan Peraturan Desa

Ilmu Perundang-Undangan Aspek dan Teori dari Perspektif Pembuatan Peraturan Desa mengawali bahasannya dengan menyajikan landasan konseptual ilmu perundang-undangan, mengurai istilah, pengertian, dan sejarah perkembangannya serta menegaskan asas-asas fundamental seperti legalitas, kepastian hukum, dan keterbukaan yang harus dipegang teguh dalam menyusun norma hukum. Melanjutkan ke tataran struktur, buku ini memetakan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari UUD hingga peraturan desa, dan menjelaskan secara rinci bagaimana Peraturan Desa (Perdes) menempati posisi khusus yang harus selaras dengan peraturan di atasnya. Pada bagian selanjutnya, pembaca dibimbing memahami dasar hukum otonomi desa pasca-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, termasuk jenis-jenis produk hukum desa dan pembagian peran antara kepala desa dengan kewajiban dan kewenangan legislatifnya serta Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawas dan penyeimbang. Bab terakhir mengupas proses pembentukan Perdes secara praktis mulai dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, persiapan teknis meliputi penyusunan naskah akademik dan konsultasi publik hingga tahapan pembahasan, pengesahan, serta pengundangan dan strategi penyebarluasan kepada masyarakat. Dengan menyajikan kerangka teoritis yang kokoh sekaligus pedoman operasional, buku ini menjadi referensi penting bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD untuk merancang peraturan desa yang bermutu, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

... science of legislation" dalam bahasa Inggris. Secara interdisipliner, ilmu ini mempelajari secara mendalam proses dan mekanisme pembentukan peraturan negara, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana aturan-aturan ...

Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana

Secara historis, hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan penuh dengan warna dan corak yang menarik untuk diamati dan dipelajari. Ragam tersebut diperjelas secara spesifik terutama tentang kebijakan hukum pidana di bumi Nusantara ini, dengan penekanan kepada kebijakan hukum pidana, khususnya berbagai kebijakan pidana dalam konsep KUHP baru. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia

Secara historis, hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan penuh dengan warna dan corak yang menarik untuk diamati dan dipelajari.

Politik Hukum Pidana

Buku ini hadir sebagai upaya untuk menyajikan analisis mendalam mengenai berbagai aspek politik hukum pidana di Indonesia. Kami menyadari bahwa perkembangan hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari dinamika politik yang memengaruhinya. Oleh karena itu, dalam buku ini, kami berupaya menguraikan keterkaitan antara politik dan hukum pidana, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada sistem peradilan di Indonesia. Buku ini terdiri dari 15 (lima belas) bab yang tersusun secara sistematis; Pengantar Politik Hukum Pidana; Teori dan Konsep Politik Hukum Pidana; Sejarah Perkembangan Politik Hukum Pidana di Indonesia; Sistem dan Fungsi Hukum Pidana; Politik Hukum Pidana dalam Konstitusi Indonesia; Reformasi Hukum Pidana; Politik Kriminalisasi dan Dekriminalisasi; Peran Politik dalam Penegakan Hukum Pidana; Korupsi dan Politik Hukum Pidana; Hukum Pidana dalam Perlindungan HAM; Politik Hukum Pidana dan Terorisme; Hukum Pidana Ekonomi dan Politik Hukum; Kejahatan Siber dan Regulasi; Politik Hukum Pidana dan Artificial Intelligence; Tantangan dan Peluang Politik Hukum Pidana di Masa Depan.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk menyajikan analisis mendalam mengenai berbagai aspek politik hukum pidana di Indonesia. Kami menyadari bahwa perkembangan hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari dinamika politik yang memengaruhinya.

Pokok-pokok hukum perdata

wewenang peradilan agama

Civil law and civil procedures for Indonesian Muslims.

Civil law and civil procedures for Indonesian Muslims.

Himpunan lengkap Kuhper (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

On Indonesian Civil Code, Criminal Code, and Criminal Procedure.

On Indonesian Civil Code, Criminal Code, and Criminal Procedure.

Buku Ajar Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah jantung dari proses penegakan hukum, penghubung antara hak-hak keperdataan yang diatur secara materiil dengan realisasi keadilan di ruang sidang. Tanpa mekanisme prosedural yang jelas, hak hanya akan menjadi tulisan tanpa daya paksa. Buku Hukum Acara Perdata ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang seluruh tahapan peradilan perdata, mulai dari penyusunan gugatan, penentuan kompetensi pengadilan, proses persidangan, pembuktian, hingga putusan hakim dan pelaksanaannya. Tidak hanya membahas aspek prosedural, buku ini juga mengulas isu-isu kontemporer seperti digitalisasi peradilan (e-Court), class action, citizen lawsuit, arbitrase, hingga penyelesaian sengketa lintas negara. Keunggulan buku ini terletak pada penyajian materi yang sistematis, aplikatif, dan dilengkapi soal-soal latihan pada setiap akhir bab. Kehadiran latihan ini membantu mahasiswa dan pembaca untuk tidak sekadar menguasai teori, tetapi juga menguji pemahaman, melatih keterampilan analisis kasus, serta mempersiapkan diri menghadapi ujian maupun praktik di dunia nyata. Ditulis oleh akademisi sekaligus praktisi hukum yang berpengalaman, buku ini menjadi referensi yang dapat diandalkan untuk mahasiswa hukum, dosen, advokat, hakim, maupun masyarakat luas yang ingin memahami seluk-beluk peradilan perdata. Dengan gaya bahasa yang sistematis, jelas, dan aplikatif, buku ini menjembatani kebutuhan mahasiswa hukum, dosen, advokat, hakim, dan masyarakat luas yang ingin menyingkap seluk-beluk prosedur peradilan perdata.

Hukum acara perdata adalah jantung dari proses penegakan hukum, penghubung antara hak-hak keperdataan yang diatur secara materiil dengan realisasi keadilan di ruang sidang.

Hukum Acara Perdata Dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata

On civil procedural law and documents of civil litigation case in Indonesia.

On civil procedural law and documents of civil litigation case in Indonesia.