Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik
Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan.Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara (pemerintahan) diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat. Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang mengidentifikasikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep welfare state (negara kesejahteraan). Sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.
- ISBN 13 : 6023509061
- ISBN 10 : 9786023509065
- Judul : Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik
- Pengarang : Dr. Ir. H. Juniarso Ridwan, M.Si., M.H. Achmad Sodik Sudrajat, S.H., M.H., M.Si., M.H. Achmad Sodik Sudrajat, S.H., M.H.,
- Kategori : Political Science
- Penerbit : Nuansa Cendekia
- Bahasa : id
- Tahun : 2020
- Halaman : 322
- Google Book : https://play.google.com/store/books/details?id=cUJ_EAAAQBAJ&source=gbs_api
-
Ketersediaan :
... keluarga dunia " untuk saling mengenal , menjalin hubungan , dan bekerja sama serta memelihara perdamaian . Rasulullah menegaskan dalam suatu hadis , " Semua makhluk ini adalah keluarga Allah . Makhluk yang paling dicintai Allah adalah ...
