Sebanyak 253 item atau buku ditemukan

E-Business and Telecommunications

14th International Joint Conference, ICETE 2017, Madrid, Spain, July 24-26, 2017, Revised Selected Paper

This book constitutes the refereed proceedings of the 14th International Joint Conference on E-Business and Telecommunications, ICETE 2017, held in Madrid, Spain, in July 2017. ICETE is a joint international conference integrating four major areas of knowledge that are divided into six corresponding conferences: International Conference on Data Communication Networking, DCNET; International Conference on E-Business, ICE-B; International Conference on Optical Communication Systems, OPTICS; International Conference on Security and Cryptography, SECRYPT; International Conference on Signal Processing and Multimedia, SIGMAP; International Conference on Wireless Information Systems, WINSYS. The 17 full papers presented were carefully reviewed and selected from 195 submissions. The papers cover the following key areas of information and communication technologies, including data communication and networking, e-business and telecommunications: data communication networking; e-business; optical communication systems; security and cryptography; signal processing and multimedia applications; wireless networks and mobile systems.

This book constitutes the refereed proceedings of the 14th International Joint Conference on E-Business and Telecommunications, ICETE 2017, held in Madrid, Spain, in July 2017.

10th International Conference on E-Commerce in Developing Countries with Focus on E-Tourism

15-16 April 2016, Isfahan

This Annual International Conference is a established platform in which e business, e commerce and e banking and e tourism issues can be examined from several global perspective through dialogue between academics, students, government ...

Hukum Perjanjian Internasional

Diskursus Tentang Konvensi wina 1969

Hukum perjanjian Internasional merupakan salah satu cabang dari Hukum Internasional. Namun demikian, hukum perjanjian internasional tidak hanya dibutuhkan oleh yang mempelajari hukum internasional. Di era globalisasi ini, hukum perjanjian internasional dibutuhkan oleh cabang ilmu hukum lainnya, seperti Hukum perdagangan internasional, hukum bisnis, hukum pidana internasional, dan banyak lagi lainnya. Berbicara mengenai hukum perjanjian internasional, tidak dapat dilepaskan dari Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Konvensi ini merupakan sumber utama untuk mempelajari hukum perjanjian internasional. Keberadaan konvensi Wina 1969 memiliki keunikan karena tidak hanya konvensi ini berlaku bagi negara-negara yang meratifikasinya, tetapi juga bagi negara yang tidak meratifikasinya sebagai suatu kebiasaan internasional.

Hukum perjanjian Internasional merupakan salah satu cabang dari Hukum Internasional. Namun demikian, hukum perjanjian internasional tidak hanya dibutuhkan oleh yang mempelajari hukum internasional.

Kebijakan pendidikan yang unggul

kasus pembangunan pendidikan di Kabupaten Jembrana 2000-2006

Development of excellent education in Jembrana, Bali Province, Indonesia, 2000-2006.

Development of excellent education in Jembrana, Bali Province, Indonesia, 2000-2006.

Kompilasi regulasi keterbukaan & pelayanan informasi publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama

Keputusan Menteri Agama no. 18 tahun 1975 (disempurnakan) dan Keputusan Menteri Agama no. 6 tahun 1979

Pasal 64 ( 1 ) ( 2 ) Seksi Informasi mempunyai tugas mengumpulkan , mengolah
dan menyajikan data informasi siaran keagamaan pada Pers , Radio , TV , Film
dan data Pameran serta seni keagamaan . Seksi Siaran Agama mempunyai ...

Pendidikan kewarganegaraan

dilengkapi UU no. 3 1946 Warganegara & Penduduk Negara; UU no. 62 1958 Kewarganegaraan; UU no. 39 1999 HAM; dan UU no. 32 2004 Otonomi Daerah

On civic education based on Indonesian laws in Indonesia.

On civic education based on Indonesian laws in Indonesia.

Paradigma pendidikan kewarganegaraan dalam era reformasi

suatu analisis pengembangan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2006

Analysis of civic education in Indonesian schools, 1999-2006.

Analysis of civic education in Indonesian schools, 1999-2006.