Sebanyak 56 item atau buku ditemukan

STRATEGI DAN PERKEMBANGAN BATIK TULIS DI JAWA TIMUR MENYONGSONG GO INTERNATIONAL

Buku ini berjumlah 7 (tujuh) bab terdiri dari Bab 1 Model dan Strategi Meningkatkan Keunggulan Daya Saing Batik Tulis Tanjung Bumi Bangkalan Menuju Go International, Bab 2 Pemberdayaan Pengrajin Industri Kreatif Melalui Peningkatan Minat Kalangan Milenial dan Gen-Z Terhadap Produk Batik, Bab 3 Inklusi Keuangan UMKM Batik : Masalah dan Peluang, Bab 4 Penggambaran Potensi Alam Lumajang Menjadi Motif Batik sebagai Elemen Penciri Bagi Penominasian Warisan Budaya Tak Benda, Bab 5 Pengembangan Batik Tulis Gentongan Tanjung Bumi bangkalan Madura, Bab 6 Penguatan Usaha Batik tulis wangsa Singhasari Sebagai Produk Unggulan daerah Kabupaten Malang, dan Bab 7 Ektrakulikuler Batik Bagi Siswa Tingkat Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah 09 Kota Malang

Karakter perkembangan teknologi adalah peran kemajuan teknologi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas tanpa ... UMKM dimana hanya sedikit saja UMKM yang mampu mengatasi masalah permodalannya dengan menggunakan kredit perbankan.

Merek Nafas Waralaba

Era globalisasi di mana lalu lintas perdagangan dapat merambah ke belahan dunia, para pelaku usaha dituntut untuk mengembangkan bisnisnya agar mampu bersaing dan mampu menembus negara lain. Dalam dunia bisnis terdapat model pengembangan bisnis dari luar (growth from outside), yaitu dengan melakukan akuisisi atau menggunakan merek milik pihak lain secara sah. Strategi ini terkadang lebih menguntungkan dibanding dengan menerapkan pengembangan produk baru (new product development) yang merupakan bagian dari model pengembangan bisnis dari dalam (growth from within). Waralaba, sebagai strategi pengembangan usaha dari luar, banyak dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Kondisi demikian sekaligus merupakan terobosan dalam berbisnis mengingat pada saat ini lapangan kerja terbatas, dan pemutusan hubungan kerja marak terjadi di banyak perusahaan.

Era globalisasi di mana lalu lintas perdagangan dapat merambah ke belahan dunia, para pelaku usaha dituntut untuk mengembangkan bisnisnya agar mampu bersaing dan mampu menembus negara lain.

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk Kelas VIII

Buku ajar materi untuk materi "Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk kelas VIII". Tujuan dari penulisan buku ini tidak lain adalah untuk membantu para siswa di dalam memahami apa saja materi yang harus mereka pelajari dan pahami selama mereka berada di jenjang kelas VIII. Buku ini disusun guna membantu guru dalam proses kegiatan belajar mengajar sebagai referensi selain buku ajar wajib (Buku Teks Pelajaran yang diterbitkan Kementerian Agama RI) dan buku ini sudah mengacu kepada KMA 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab di Madrasah. Buku ini juga akan memberikan informasi secara lengkap mengenai materi apa saja yang akan mereka pelajari yang berasal dari berbagai sumber terpercaya yang berguna sebagai tambahanwawasan mengenai bab-bab yang dipelajari tersebut.

Menghayati karya ilmuwan muslim sebagai khazanah intelektual Islam 2.7 Menjalankan sikap kritis dan ilmiah di bidang ilmu pengetahuan ... Menganalisis peran ilmuwan muslim pada masa Daulah Ayyubiyah dalam kemajuan peradaban Islam 4.8.

MENGENAL AUDIT HUKUM ( LEGAL AUDIT )

Uji kepatuhan hukum, salah satu kompetensi di bidang hukum yang belum banyak dikenal masyarakat, termasuk kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Uji ini dilakukan dalam bentuk audit hukum, yang dalam praktik profesional dilakukan oleh seorang auditor hukum (legal auditor) tersertifikasi, yang tunduk dengan kode etik profesi. Buku ini bertujuan agar masyarakat semakin mengenal bidang kerja dalam keilmuan hukum, khususnya dalam mengenal, mengetahui, dan memahami urgensi dari uji kepatuhan hukum yang dilakukan seorang auditor hukum. Terbagi dalam beberapa bab, diawali dengan pengenalan audit hukum, organisasi profesi, standar kerja dan kompetensi, audit hukum perseroan, audit hukum penyelenggara negara, serta audit medis, yang diharapkan dapat memberikan pencerahan dalam audit hukum guna mencapai peningkatan mutu. Clear and Clean, Clear But Not Clean, Not Clear But Clean, Not Clear Not Clean sebagai kesimpulan hasil audit hukum memberikan gambaran terhadap hasil uji kepatuhan hukum, yang berimplikasi pada perbaikan auditee dalam penerapan hukum, sehingga peningkatan mutu dan pencapaian keberadaban berhukum tidak sekedar impian dan harapan belaka.

REFERENSI A. Mukti Arto, Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah, dan Jinayah, Kencana, Depok, 2018. Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, ...

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PERADABAN EKONOMI ISLAM

(Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)

Ekonomi islam merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan sistem ekonomi berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Nama lain untuk ekonomi Islam adalah ekonomi syariah. Istilah ekonomi Syariah juga tak terpisahkan terkait dengan sumber sistem ekonomi berbasis syariah, Al-Qur’an dan As Sunnah. Bahkan, penggunaan istilah “Ekonomi Syariah” tidak steril untuk perdebatan. Beberapa intelektual Islam, seperti Tariq Ramadhan, mengatakan apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah sebenarnya adalah etika bisnis Islam. Artinya, yang membedakan sistem ekonomi syariah dari yang lain adalah prinsip-prinsip etisnya. Keberadaan ekonomi Islam dianggap menjadi seperangkat prinsip ekonomi alternatif yang menentang sistem ekonomi yang berlaku. Kita tidak dapat memahami pengertian dari ekonomi ini tanpa memahami prinsip-prinsipnya. Dimensi penting yang perlu dipahami di sini adalah prinsip ekonomi. Dalam ekonomi tradisional kita mengatakan bahwa sistem ekonomi kapitalis, prinsip ekonomi, adalah pengetahuan.Tetapi dalam ekonomi tersebut, prinsip-prinsip ekonomi adalah produk pengetahuan yang sumbernya adalah Al-Qur’an dan Sunnah. Berdasarkan hal tersebut maka, buku ini menyajikan segala yang dibutuhkan oleh para pengelola ekonomi dalam menjalankan roda perputaran pengelolaan ekonomi islam agar dapat menciptakan kualitas dan kuantitas ekonomi islam yang baik. Oleh sebab itu buku ini hadir kehadapan sidang pembaca sebagai bagian dari upaya diskusi sekaligus dalam rangka melengkapi khazanah keilmuan dibidang ekonomi, sehingga buku ini sangat cocok untuk dijadikan bahan acuan bagi kalangan intelektual dilingkungan perguru tinggi ataupun praktisi yang berkecimpung langsung dibidang ekonomi.

... Islam Economic Theory And Practice , Terjemahan Paton Arif Harahap Yogyakarta : Dana Bakti Primayasa , 1997 . Manurung , Jonni , Ekonomi Keuangan Dan Kebijakan Moneter , Salemba Empat , Jakarta , 2009 . Muftifiandi , Praktek Ekonomi ...

Manajemen Pelaporan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia melalui paket Undang‐undang bidang Keuangan Negara, reformasi di bidang perbendaharaan dilakukan melalui pengembangan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Salah satu aspek dalam pengembangan SPAN adalah aspek pengembangan proses bisnis (Business Process Improvement). Pengembangan proses bisnis dalam SPAN meliputi beberapa modul mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan. Pelaporan (Reporting) merupakan salah satu proses bisnis dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan oleh entitas akuntansi dan pelaporan. Penyempurnaan proses bisnis Pelaporan pada dasarnya dilakukan dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah. Penyempurnaan ini juga dimaksudkan untuk mendukung tercapainya salah satu target pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yaitu untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang diaudit oleh Bada Pemeriksa Keuangan (BPK). Business Process Improvement dalam Modul Pelaporan meliputi penyempurnaan mekanisme pelaporan melalui penggunaan SPAN single database. Database yang terintegrasi dalam lingkup Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) ini akan menghindarkan adanya information discrepancy yang dihasilkan oleh entitas‐entitas yang berbeda dalam lingkup BUN sebagaimana yang sering terjadi saat ini. Selain itu, konsep ini akan mempercepat alur pelaporan karena entitas yang lebih tinggi tidak lagi harus menunggu dari entitas di bawahnya untuk menerima laporan, melainkan entitas tersebut bisa memenuhi sendiri laporan yang dibutuhkan dengan langsung mengakses ke database. Dampak positif lainnya dari penggunaan single database adalah adanya simplifikasi dalam proses rekonsiliasi laporan keuangan (penyederhanaan level rekoniliasi). Namun demikian, konsekuensinya adalah perlunya penyempurnaan prosedur rekonsiliasi di level terendah (KPPN‐Satker) yakni perlunya dilakukan reformulasi prosedur rekonsiliasi. Pengembangan lainnya dalam Modul Pelaporan adalah penyempurnaan laporan keuangan itu sendiri. Dalam konteks pengembangan SPAN, akan dihasilkan laporan keuangan yang lebih lengkap. Di samping laporan keuangan berbasis kas yang merupakan statutory report yaitu Laporan Realisasi Anggaran, juga akan dihasilkan laporan keuangan berbasis akrual yang akan memberikan informasi keuangan yang lebih komprehensif sehingga lebih relevan dan lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Disamping itu, Modul Pelaporan juga akan menfasilitasi disusunnya sebuah laporan keuangan pemerintah yang dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics atau GFS). Laporan keuangan berbasis Sistem GFS ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara (cross country studies), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah. Sebuah terobosan dalam penyusunan laporan internal juga menjadi concern dan pemikiran dalam pengembangan proses bisnis Pelaporan. Laporan internal yang bersifat manajerial (managerial report) yang dihasilkan Kementerian Keuangan (Ditjen Perbendaharaan) begitu banyak jumlahnya. Disamping kajian untuk melakukan penyederhanaan, juga dilakukan kajian terhadap prosedur penyajian dan penyusunannya yang bisa memenuhi prinsip‐prinsip kemudahan, kecepatan dan ketepatan. Konsep “User Defined Reporting” merupakan sebuah gagasan yang layak dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan ini . Konsep ini memungkinkan setiap user (pengguna) dari laporan keuangan untuk bisa mendesain dan mencetak sendiri kebutuhan laporannya dengan cara mengakses database secara langsung. Last but not least, Modul Reporting juga merancang pengintegrasian Laporan Keuangan dengan Laporan Kinerja. Rancangan ini tidak lepas dari konsep “Performance Based Budgeting” yang mengarahkan pengguna anggaran untuk menyusun anggarannya dengan berbasis kinerja. Laporan Kinerja yang selama ini dihasilkan dari sistem yang terpisah akan dipadukan dengan Laporan Keuangan dalam satu sistem SPAN. Modul ini akan menjadi bahan diskusi dan pijakan awal bagi pengkajian dan pengembangan proses bisnis Pelaporan berikutnya, sehingga apa yang menjadi harapan bagi peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat terwujud.

... APBN DG Treasury Pemeriksaan Audited LKPP dan RUU Pertanggungja waban APBN President Audited LKPP dan RUU Pertanggungja waban APBN UU Parliament LAMPIRAN 2 Deskripsi Pengembangan Proses Bisnis Pelaporan Process ID Process.

Model pembelajaran blended learning berpadukan project based learning dalam mata kuliah menulis ilmiah

Cara-cara baru yang dikembangkan untuk mengintegrasikan pengajaran konvensional dan pendekatan berbasis teknologi telah muncul dalam upaya untuk mengatasi beragam pelajar. Salah satunya adalah dengan menggunakan pembelajaran blended learning.

Cara-cara baru yang dikembangkan untuk mengintegrasikan pengajaran konvensional dan pendekatan berbasis teknologi telah muncul dalam upaya untuk mengatasi beragam pelajar.

Orientasi nilai budaya pengrajin slondok

penolitian [i.e. penelitian] deskriptif tentang orientasi nilai budaya pengrajin slondok di Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang : penelitian mandiri dalam bidang sosiologi

Cultural value orientation for small-scale business in Sumurarum Village, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Province; research report.

Cultural value orientation for small-scale business in Sumurarum Village, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Province; research report.

Politik Perpajakan Kontemporer

Pertautan Ekonomi, Politik, Dan Demokrasi

Sejak tahun 2000-an, pajak telah menjadi potensi penerimaan negara yang sangat meyakinkan dan menjadi sentral kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pajak dapat berfungsi untuk menyeimbangkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Fungsi sederhana pajak adalah membatasi kepemilikan mereka yang kuat dan memberi perlindungan kepada mereka yang secara ekonomi lemah. Lahirnya regulasi yang mengatur pajak daerah membuka ruang pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi perpajakannya untuk memberikan jaminan sosial dan pembangunan yang merata kepada masyarakat. Buku ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pergulatan intelektual dalam menyelesaikan disertasi doktor pada program studi ilmu politik UGM. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang menempuh studi hukum, studi perpajakan, studi ekonomi, studi ilmu politik, birokrat pajak, politisi sebagai dasar dalam merumuskan regulasi, dan siapa saja yang meminati studi mengenai politik perpajakan dan melihat kecenderungan proses politik bangsa yang makin mengukuhkan kemandirian, setidaknya dalam hal penerimaan negara yang makin meningkat. Selamat membaca. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #Kencana #PrenadaMedia

Sejak tahun 2000-an, pajak telah menjadi potensi penerimaan negara yang sangat meyakinkan dan menjadi sentral kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pajak dapat berfungsi untuk menyeimbangkan kekuatan sosial dalam masyarakat.