Sebanyak 453 item atau buku ditemukan

Mengenal Kapitalisme dan Bagaimana Mengalahkannya

Tulisan dalam buku ini membahas apa itu kapitalisme, tetapi dengan penekanan yang berbeda. Tulisan pertama Gérard Duménil dan Duncan Foley lebih berfokus pada aspek eko- nomi dari kapitalisme. Mereka merangkum teori Marx tentang cara produksi kapitalis, seperti yang dipaparkannya dalam tiga jilid Kapital. Tulisan itu mulai dari menempatkan cara produksi kapitalis sebagai satu epos tertentu dalam sejarah manusia, kemu- dian masuk ke dalam definisi kapital sebagai nilai yang mengeks- pansi dirinya sendiri, baru membahas berbagai macam proses dan entitas yang terkait dengannya, seperti proses sirkulasi, komoditas, uang, dan sebagainya. Dalam pembahasannya, kapitalisme tampil sebagai sebuah struktur dengan kecenderungan ini dan itu di dalamnya. Dan tulisan oleh Michael A. Lebowitz juga membahas aspek- aspek struktural dari kapitalisme, tetapi penekanannya adalah pada aktor yang bertarung dalam kapitalisme, yaitu kapital dan kelas pekerja. Kapital di sini tampil sebagai aktor yang punya kepentingan mengakumulasi dirinya dan berusaha secara aktif menun- dukkan lawannya yang punya kepentingan yang bertentangan dengannya, yaitu kelas pekerja dengan kepentingan kemaslaha- tannya. Perjuangan kelas, dengan demikian, adalah sesuatu yang inheren dalam kapitalisme. Dalam tulisannya, Lebowitz tidak ha- nya membahas cara kerja kapital secara ekonomi, tapi juga membahas cara kapital menundukkan kelas pekerja secara politik, seperti dengan memakai negara dan memecah-belah kelas pekerja.

Dalam tulisannya, Lebowitz tidak ha- nya membahas cara kerja kapital secara ekonomi, tapi juga membahas cara kapital menundukkan kelas pekerja secara politik, seperti dengan memakai negara dan memecah-belah kelas pekerja.

Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk kepentingan pengembangan perangkat pembelajaran MKI di Universitas Ahmad Dahlan, LPP telah menyusun program bahwa setiap MKI memiliki buku ajar yang ditulis para dosen pengampunya. Buku ajar yang ditulis dosen Universitas Ahmad Dahlan memiliki keuntungan, karena ditulis berdasarkan pengalaman pembelajaran yang telah dilaksanakan, sekaligus menjawab kebutuhan di masa yang akan datang, yang didasarkan pada lingkungan terdekat mahasiswanya. Buku Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang hadir di hadapan pembaca ini, memiliki nilai penting bagi pemenuhan sumber belajar mahasiswa, sekaligus sebagai upaya mengokohkan nation and character building mahasiswa.

Buku Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang hadir di hadapan pembaca ini, memiliki nilai penting bagi pemenuhan sumber belajar mahasiswa, sekaligus sebagai upaya mengokohkan nation and character building mahasiswa.

DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA

Demokrasi, jika ditelusuri dari sisi etimologis merupakan dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu, demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Sementara dari sisi terminologis, terdapat beberapa pendapat pakar yang mendefinisikan demokrasi tersebut. Josefh A. Schmeter, mendefinisikan demokrasi dengan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Sidney Hook. Menurutnya, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Dengan kata lain, bahwa demokrasi meniscayakan adanya kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat yang secara substansial mengandung 3 (tiga) hal, yakni pemerintah dari rakyat (government of the people), pemerintahan oleh rakyat (government by the people) dan pemerintahan untuk rakyat (government for the people). Pemerintahan dari rakyat berhubungan dengan legitimasi pemerintahan (legitimate government) dan tidak legitimasi suatu pemerintahan (unligitimate government) di mata rakyat. Legitimasi pemerintahan berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat. Sebaliknya tidak legitimasinya pemerintahan berarti suatu pemerintahan yang sedang memegang kendali kekuasaan tidak mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Legitimasi dalam konteks demokrasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena pemerintah dapat menjalankan roda dan program pemerintahan sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah. Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Schumpeter. Menurutnya demokrasi merupakan konsep yang bisa disederhanakan menjadi sebuah metode politik. Baginya, demokrasi adalah kemampuan warga negara untuk dapat menentukan pemimpin berdasarkan atas pilihannya. Berbeda dengan Schumpeter, David Held mendefinisikan demokrasi lebih komprehensif tidak sebatas dimaknai sebagai metode politik. Held lebih melihat demokrasi sebagai sebuah prinsip dasar otonomi. Prinsip dasar otonomi itulah yang kemudian disebut dengan otonomi demokrasi (democratic autonomy)

Demokrasi, jika ditelusuri dari sisi etimologis merupakan dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu, demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan ...

Pancasila Dasar Negara Paripurna

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, menunjukkan bahwa para pendiri negara kita dengan sangat cemerlang mampu menyepakati pilihan yang pas tentang dasar negara sesuai dengan karakter bangsa, sangat orisinal, menjadi sebuah Negara modern yang berkarakter religius, tidak sebagai negara sekuler juga tidak sebagai negara agama. Rumusan konsepsinya benar-benar diorientasikan pada dan sesuai dengan karakter bangsa. Mereka bukan hanya mampu menyingkirkan pengaruh gagasan negara patrimonial yang mewarnai sepanjang sejarah nusantara prakolonial, namun juga mampu meramu berbagai pemikiran politik yang berkembang saat itu secara kreatif sesuai dengan kebutuhan masa depan modern anak bangsa (Ali, 2010). Pancasila adalah warisan dari jenius Nusantara.Sesuai dengan karakteristik lingkungan alamnya, sebagai negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau (archipelago), jenius Nusantara juga merefleksikan sifat lautan.Sifat lautan adalah menyerap dan membersihkan, menyerap tanpa mengotori lingkungannya.Sifat lautan juga dalam keluasannya, mampu menampung segala keragaman jenis dan ukuran (Latief, 2011). Pancasila sangat dikagumi oleh tokoh-tokoh di luar negeri. Yaman ketika baru saja lepas dari bentuk monarki, para pemimpin muda Yaman menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pembanding sebelum menentukan dasar negara mereka. Begitu pula Dr. Izzat Mufti, seorang intelektual dan pejabat tinggi Arab Saudi sangat memuji Pancasila.Ia menyatakan, “Pancasila telah menjadi bingkai persatuan bangsa Indonesia. Berbeda dengan bangsa Arab, meskipun mempunyai kesamaan budaya dan bahasa tetapi terkotak-kotak lebih dari 20 negara” (Ali, 2009: xi-xii). Mufti Syria, Syekh Ahmad Kaftaru sangat mengagumi Pancasila. Dalam ceramahnya di Damaskus pada pertengahan 1987, ia menyatakan kagum terhadap Indonesia. Ia juga menyatakan bahwa penduduk Indonesia berperilaku sangat santun dan bersahaja, murah senyum, memberi hormat kepada orang yang baru dikenal dengan membungkukkan badan, terkenal toleran dan terpancar kesabaran serta tutur bicara yang halus. Ia merasa malu dengan dunia Arab yang tercerai berai dan saling bermusuhan. Seharusnya orang Arab memberi contoh kepada orang ajam (non-Arab), karena telah lebih dahulu mengenal budaya Islam.Namun sayang, di era reformasi, Pancasila yang saya kagumi dipersoalkan oleh sejumlah anak bangsa. Saat terjadi krisis yang mengakibatkan keterpurukan di hampir semua kehidupan, Pancasila dijadikan kambing hitam (Ali, 2009: xiv). Buku ini menguraikan sejak awal Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara, Pancasila di awal kemerdekaan, Pancasila di era Soekarno, Pancasila di era Soeharto, Pancasila di era Reformasi, dan disempurnakan dengan makna Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Begitu pula Dr. Izzat Mufti, seorang intelektual dan pejabat tinggi Arab Saudi sangat memuji Pancasila.Ia menyatakan, “Pancasila telah menjadi bingkai persatuan bangsa Indonesia.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Munculnya pendidikan kewarganegaraan di latar belakangi oleh semangat para pahlawan dan perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam menghadapi globalisasi untuk mengisi kemerdekaan kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing yang dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan prilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia dan keutuhan NKRI. Pendidikan Kewarganegaraan mengalami berbagai macam perubahan di dalam perkembangannya. Di mana perubahan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memperbaiki isi dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Pada mulanya istilah Pendidikan Kewiraan merupakan istilah yang digunakan sebelum memakai istilah pendidikan kewaraganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN secara umum merupakan bentuk pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara supaya mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Pendidikan Kewarganegaraan mengalami berbagai macam perubahan di dalam perkembangannya. Di mana perubahan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memperbaiki isi dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri.

Justice, Governance, Cosmopolitanism, and the Politics of Difference: Reconfigurations in a Transnational World

PETANI & PENGUASA

Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia

Perekonomian Indonesia

Karya dengan judul "Perekonomian Indonesia" ini adalah buku yang komprehensif mengenai perkembangan perekonomian Indonesia yang di sajikan dengan tulisan dan penjelasan yang menarik untuk di baca. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang terperinci dan terstruktur tentang berbagai aspek ekonomi yang mempengaruhi Indonesia, baik dari sudut pandang teori ekonomi maupun realitas praktis yang dihadapi. Buku ini berisi sajian-sajian lengkap mengenai sejarah dan perkembangan perekonomian indonesia, ruang lingkup dan konsep dasar ekonomi, pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi, apbn, produksi nasional, koperasi dan umkm dalam perekonomian indonesia, ekspor dan impor, neraca perdagangan dan pembayaran, dan sektor swasta dan bumn dalam ketahanan ekonomi. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan data dan grafik yang mendukung analisis dan memberikan wawasan yang holistik mengenai berbagai aspek ekonomi yang penting bagi pembangunan indonesia. Di dalam buku ini juga terdapat sajian menarik mengenai uang dan perbankan, kebijakan fiscal, inflasi, pengangguran dan system ekonomi politik terhadap perekonomian. Dengan pendekatan yang komprehensif dan mendalam, buku ini merupakan referensi penting bagi siapa saja yang ingin memahami dinamika perekonomian indonesia secara lebih baik.

Karya dengan judul "Perekonomian Indonesia" ini adalah buku yang komprehensif mengenai perkembangan perekonomian Indonesia yang di sajikan dengan tulisan dan penjelasan yang menarik untuk di baca.

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)

Buku kategori hukum berjudul Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis) karya Dr. Drs. Arnold Poli, S.H., M.AP. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan salah satu bagian materi terpenting dalam “Ilmu Perundang-undangan” secara teoretis merupakan fase keterampilan terakhir yang harus dimiliki oleh seorang perancang peraturan perundang-undangan (Legal Drafter) sehingga dapat menjawab tujuan pembangunan hukum nasional yaitu menuju pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Berbicara mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia seakan-akan tidak pernah habis, dan lekat dimakan waktu tetapi sebaliknya akselerasi seiring perkembangan zaman yang ditandai dengan pasca reformasi dan amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Embrio inilah yang bermuara pada terjadinya dinamika teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang mau tidak mau harus dihadapi dan dipelajari.

Buku kategori hukum berjudul Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis) karya Dr. Drs.

Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik

Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan.Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara (pemerintahan) diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat. Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang mengidentifikasikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep welfare state (negara kesejahteraan). Sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

... keluarga dunia " untuk saling mengenal , menjalin hubungan , dan bekerja sama serta memelihara perdamaian . Rasulullah menegaskan dalam suatu hadis , " Semua makhluk ini adalah keluarga Allah . Makhluk yang paling dicintai Allah adalah ...