Sebanyak 43453 item atau buku ditemukan

Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, buku teks yang mengulas tentang teori, asas-asas dan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Diulas secara konkrit dan padat, dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna dan dipahami oleh pembaca.

... perundang - undangan , maka ada baiknya jika didahului dengan pemahaman tentang apa itu ilmu dan dimana letak ... Science " , dalam bahasa Belanda biasa disebut " Wetenschap " , dalam bahasa Bugis , biasa disebut " Paddisengeng ...

Ilmu Perundang-Undangan: Teori, Asas dan Praktik di Indonesia

Ilmu Perundang-Undangan: Teori, Asas dan Praktik di Indonesia adalah buku ajar yang menguraikan secara komprehensif teori-teori dasar pembentukan hukum, asas-asas perundang-undangan yang baik, serta mekanisme pembentukan regulasi berdasarkan sistem hukum nasional. Buku ini menjelaskan konsep hukum dan perundang undangan, struktur norma, hubungan antara hukum dan masyarakat, serta hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam sistem hukum Indonesia.

... Legislation ) . Regulation diberi pengertian aturan atau ketertiban yang dipaksakan melalui ketentuan hukum yang ... perundang - undangan juga dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi , yang mengikuti pendapat I.C. van der Vlies ...

Pengantar Ilmu Perundang-Undangan

Buku “Pengantar Ilmu Perundang-Undangan” membahas konsep, asas, dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara komprehensif. Materi dimulai dengan pengertian dan ruang lingkup ilmu perundang-undangan, polemik legislasi nasional, serta hubungan antara teori dan praktik dalam penyusunan regulasi. Buku ini juga menguraikan hierarki peraturan, asas pembentukan, dan materi muatan yang menjadi dasar hukum dalam sistem ketatanegaraan. Selain itu, pembaca diajak memahami sejarah serta perkembangan ilmu perundang-undangan di dunia dan di Indonesia, beserta tantangan dan prospek masa depannya dalam menghadapi perubahan sosial dan politik. Pembahasan berikutnya menjelaskan konsiderans sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan peraturan. Buku ini juga memaparkan asas umum perundang-undangan yang menjamin keadilan dan kepastian hukum. Dengan pendekatan teoritis dan praktis, disertai contoh serta analisis kasus, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum untuk memahami proses legislasi secara sistematis.

... Legislative Science in Europe. Jurnal Sejarah Legislasi, 10(3), 188–207. Gea, A. Y. (2024). Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. UNES Law Review, 6(4), 10976–10988. https://doi ...

Ilmu Perundang-Undangan Aspek dan Teori Dari Perspektif Pembuatan Peraturan Desa

Ilmu Perundang-Undangan Aspek dan Teori dari Perspektif Pembuatan Peraturan Desa mengawali bahasannya dengan menyajikan landasan konseptual ilmu perundang-undangan, mengurai istilah, pengertian, dan sejarah perkembangannya serta menegaskan asas-asas fundamental seperti legalitas, kepastian hukum, dan keterbukaan yang harus dipegang teguh dalam menyusun norma hukum. Melanjutkan ke tataran struktur, buku ini memetakan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari UUD hingga peraturan desa, dan menjelaskan secara rinci bagaimana Peraturan Desa (Perdes) menempati posisi khusus yang harus selaras dengan peraturan di atasnya. Pada bagian selanjutnya, pembaca dibimbing memahami dasar hukum otonomi desa pasca-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, termasuk jenis-jenis produk hukum desa dan pembagian peran antara kepala desa dengan kewajiban dan kewenangan legislatifnya serta Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawas dan penyeimbang. Bab terakhir mengupas proses pembentukan Perdes secara praktis mulai dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, persiapan teknis meliputi penyusunan naskah akademik dan konsultasi publik hingga tahapan pembahasan, pengesahan, serta pengundangan dan strategi penyebarluasan kepada masyarakat. Dengan menyajikan kerangka teoritis yang kokoh sekaligus pedoman operasional, buku ini menjadi referensi penting bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD untuk merancang peraturan desa yang bermutu, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

... science of legislation" dalam bahasa Inggris. Secara interdisipliner, ilmu ini mempelajari secara mendalam proses dan mekanisme pembentukan peraturan negara, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana aturan-aturan ...

Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi) - Rajawali Pers

“It is an evil, a physical evil: either a pain or a loss of pleasure.” Demikian ungkapan Jeremy Bentham tentang sanksi pidana yang merupakan sanksi yang paling keras yang mendatangkan penderitaan atau nestapa. Oleh sebab itu, hukum pidana atau sanksi harus digunakan sedemikian rupa dan baru diperlukan bilamana bidang hukum atau sanksi hukum lainnya tidak dapat mengatasi persoalan yang ada dalam masyarakat. Fungsi hukum pidana sebagai upaya yang terakhir tersebut sudah menjadi ajaran dan bahkan asas dalam hukum pidana secara universal, yang dikenal dengan “ultimum remedium”, atau sering disebut juga dengan “ultimo ratio” atau “last resort”. Di pihak lain, perkembangan masyarakat telah melahirkan berbagai perbuatan yang dipandang merugikan kepentingan umum sehingga membutuhkan upaya penanggulangan melalui sarana hukum pidana. Salah satu perkembangan masyarakat terjadi dalam aktivitas perekonomian yang sudah melahirkan tindak pidana di bidang ekonomi secara masif. Walaupun demikian, perkembangan tersebut hendaknya tidak mengganti fungsi hukum pidana dari “ultimum remedium” ke “primum remedium”. Buku ini mengupas konsep “ultimum remedium” secara komprehensif, dari sejarah perkembangannya, serta penerimaannya dalam beberapa sistem hukum khususnya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Secara khusus buku ini menganalisis secara mendalam penerapan doktrin ultimum remedium dalam hukum pidana ekonomi di Indonesia, baik dalam formulasi ataupun implementasinya, yakni dalam tahapan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Buku ini juga membahas berbagai putusan pengadilan yang mencerminkan penerapan doktrin ultimum remedium, yang diberikan baik oleh pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung ataupun oleh Mahkamah Konstitusi.

... pidana . Dia mengingatkan bahwa : There is , today , too much criminal law , coupled with the lack of " any plausible normative theory [ of substantive criminal law ] -unless ' more ' counts as a normative theory . " ( Kenyataannya ...

Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana

Secara historis, hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan penuh dengan warna dan corak yang menarik untuk diamati dan dipelajari. Ragam tersebut diperjelas secara spesifik terutama tentang kebijakan hukum pidana di bumi Nusantara ini, dengan penekanan kepada kebijakan hukum pidana, khususnya berbagai kebijakan pidana dalam konsep KUHP baru. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia

Secara historis, hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan penuh dengan warna dan corak yang menarik untuk diamati dan dipelajari.

Politik Hukum Pidana

Buku ini hadir sebagai upaya untuk menyajikan analisis mendalam mengenai berbagai aspek politik hukum pidana di Indonesia. Kami menyadari bahwa perkembangan hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari dinamika politik yang memengaruhinya. Oleh karena itu, dalam buku ini, kami berupaya menguraikan keterkaitan antara politik dan hukum pidana, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada sistem peradilan di Indonesia. Buku ini terdiri dari 15 (lima belas) bab yang tersusun secara sistematis; Pengantar Politik Hukum Pidana; Teori dan Konsep Politik Hukum Pidana; Sejarah Perkembangan Politik Hukum Pidana di Indonesia; Sistem dan Fungsi Hukum Pidana; Politik Hukum Pidana dalam Konstitusi Indonesia; Reformasi Hukum Pidana; Politik Kriminalisasi dan Dekriminalisasi; Peran Politik dalam Penegakan Hukum Pidana; Korupsi dan Politik Hukum Pidana; Hukum Pidana dalam Perlindungan HAM; Politik Hukum Pidana dan Terorisme; Hukum Pidana Ekonomi dan Politik Hukum; Kejahatan Siber dan Regulasi; Politik Hukum Pidana dan Artificial Intelligence; Tantangan dan Peluang Politik Hukum Pidana di Masa Depan.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk menyajikan analisis mendalam mengenai berbagai aspek politik hukum pidana di Indonesia. Kami menyadari bahwa perkembangan hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari dinamika politik yang memengaruhinya.

Pemecahan permasalahan acara perdata peradilan agama

Civil procedures at Indonesian Islamic courts.

Civil procedures at Indonesian Islamic courts.

Kumpulan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata

Rechtsreglement Buitengewesten/RBg (Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura), Herziene Indonesisch Reglement/HIR, Reglement op de Rechtsvordering/RV (Reglement Acara Perdata di Raad van Justitie dan Hooggerechtshof, Buku ke IV KUHPPerdata tentang pembuktian, UU no. 14 tahun 1970 yo UU no. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU no. 14 tahun 1985 yo UU no. 5 tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

Collection of laws and regulations on civil procedure.

Collection of laws and regulations on civil procedure.