Sebanyak 9012 item atau buku ditemukan

Psikologi Pendidikan Agama Islam

Selama ini, ada anggapan bahwa Mata Kuliah Psikologi Pendidikan Islam identik dengan mempelajari perilaku individu, berujung pada melahirkan dikotomi keilmuan, sistem yang dikembangkan, dan tidak luput pula orientasi pendidikan Islam. Kondisi tersebut menjadi problematika menahun, padahal sejatinya, psikologi pendidikan Islam dipengaruhi berbagai keilmuan lainnya. Oleh karena itu, mestinya dicarikan solusi terbaik yang menghasilkan paradigma baru, yakni psikologi pendidikan Islam yang tidak hanya mengulas tentang perilaku individu dalam pendidikan, tetapi juga memberikan beragam makna baru dalam menunjang kemajuan pendidikan. Kebutuhan akan makna baru dalam kajian ilmu psikologi pendidikan Islam bukanlah suatu hal yang naif, mengingat negara Indonesia adalah negara dengan mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Akan tetapi, integrasi psikologi pendidikan Islam dalam memahami perilaku suatu individu dapat dilihat dari sudut pandang sosial, agama, dan sudut pandang lainnya.

Akan tetapi, integrasi psikologi pendidikan Islam dalam memahami perilaku suatu individu dapat dilihat dari sudut pandang sosial, agama, dan sudut pandang lainnya.

Public Relations dan Kehumasan

Penerapan di Lembaga Publik, Kesehatan, dan Industri

Buku “Public Relations dan Kehumasan : Penerapan di Lembaga Publik, Kesehatan, dan Industri” membahas secara menyeluruh konsep dasar, teori, dan praktik kehumasan dalam dunia modern. Pembahasan diawali dengan pengertian, prinsip-prinsip dasar, serta peran humas dalam membangun citra positif lembaga. Buku ini juga menguraikan teori serta model komunikasi klasik dan modern yang menjadi fondasi penting dalam kegiatan public relations. Melalui pemahaman ini, pembaca diajak mengenali bagaimana komunikasi yang efektif dapat memperkuat hubungan antara organisasi dan publik. Selain itu, fungsi media relations dan manajemen informasi publik dijelaskan sebagai bagian penting dari strategi komunikasi yang profesional dan terarah. Pada bagian selanjutnya, buku ini menyoroti peran humas di era digital yang menuntut kecepatan, kreativitas, dan kemampuan adaptasi tinggi. Transformasi public relations di media sosial, strategi menghadapi tantangan digital, serta pentingnya manajemen krisis dan reputasi organisasi dijelaskan secara mendalam. Buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi untuk memahami dinamika kehumasan di berbagai sektor.

Buku “Public Relations dan Kehumasan : Penerapan di Lembaga Publik, Kesehatan, dan Industri” membahas secara menyeluruh konsep dasar, teori, dan praktik kehumasan dalam dunia modern.

DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA

Demokrasi, jika ditelusuri dari sisi etimologis merupakan dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu, demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Sementara dari sisi terminologis, terdapat beberapa pendapat pakar yang mendefinisikan demokrasi tersebut. Josefh A. Schmeter, mendefinisikan demokrasi dengan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Sidney Hook. Menurutnya, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Dengan kata lain, bahwa demokrasi meniscayakan adanya kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat yang secara substansial mengandung 3 (tiga) hal, yakni pemerintah dari rakyat (government of the people), pemerintahan oleh rakyat (government by the people) dan pemerintahan untuk rakyat (government for the people). Pemerintahan dari rakyat berhubungan dengan legitimasi pemerintahan (legitimate government) dan tidak legitimasi suatu pemerintahan (unligitimate government) di mata rakyat. Legitimasi pemerintahan berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat. Sebaliknya tidak legitimasinya pemerintahan berarti suatu pemerintahan yang sedang memegang kendali kekuasaan tidak mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Legitimasi dalam konteks demokrasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena pemerintah dapat menjalankan roda dan program pemerintahan sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah. Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Schumpeter. Menurutnya demokrasi merupakan konsep yang bisa disederhanakan menjadi sebuah metode politik. Baginya, demokrasi adalah kemampuan warga negara untuk dapat menentukan pemimpin berdasarkan atas pilihannya. Berbeda dengan Schumpeter, David Held mendefinisikan demokrasi lebih komprehensif tidak sebatas dimaknai sebagai metode politik. Held lebih melihat demokrasi sebagai sebuah prinsip dasar otonomi. Prinsip dasar otonomi itulah yang kemudian disebut dengan otonomi demokrasi (democratic autonomy)

Demokrasi, jika ditelusuri dari sisi etimologis merupakan dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu, demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan ...

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Munculnya pendidikan kewarganegaraan di latar belakangi oleh semangat para pahlawan dan perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam menghadapi globalisasi untuk mengisi kemerdekaan kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing yang dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan prilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia dan keutuhan NKRI. Pendidikan Kewarganegaraan mengalami berbagai macam perubahan di dalam perkembangannya. Di mana perubahan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memperbaiki isi dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Pada mulanya istilah Pendidikan Kewiraan merupakan istilah yang digunakan sebelum memakai istilah pendidikan kewaraganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN secara umum merupakan bentuk pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara supaya mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Pendidikan Kewarganegaraan mengalami berbagai macam perubahan di dalam perkembangannya. Di mana perubahan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memperbaiki isi dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri.

PENGANTAR KEWARGANEGARAAN : Membentuk Warga Negara Yang Berkualitas

Buku "Pengantar Kewarganegaraan : Membentuk Warga Negara Yang Berkualitas" mengajak pembaca dalam perenungan mendalam tentang konsep kewarganegaraan dalam konteks individu dan masyarakat. Mulai dari definisi kewarganegaraan hingga peran hak dan kewajiban, buku ini menggambarkan pentingnya keterkaitan antara hak asasi manusia, demokrasi, dan pembangunan masyarakat yang adil. Dengan merunut sejarah perkembangan kewarganegaraan di berbagai negara, termasuk Indonesia, buku ini memberikan gambaran tentang nilai-nilai yang mendasari kewarganegaraan. Poin-poin krusial seperti pendidikan kewarganegaraan, dinamika identitas nasional, penegakan hukum yang berkeadilan, hingga semangat bela negara, semua terangkum dalam buku ini. Melalui wawasan mendalam, pembaca diajak untuk memahami peran dan tanggung jawab aktif dalam membentuk masyarakat yang inklusif dan berkualitas. Buku ini merangkai elemen-elemen kunci kewarganegaraan menjadi panduan yang menginspirasi, menjadikan pembaca lebih siap dan berkomitmen sebagai warga negara yang berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa.

Buku "Pengantar Kewarganegaraan : Membentuk Warga Negara Yang Berkualitas" mengajak pembaca dalam perenungan mendalam tentang konsep kewarganegaraan dalam konteks individu dan masyarakat.