Sebanyak 134 item atau buku ditemukan

Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Tsanawiyah Kelas IX

Buku ini merupakan buku teks atau buku pegangan siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs), khususnya untuk Mata Pelajaran Sejarah Kebudayan Islam Madrasah Tsanawiyah Kelas IX. Buku ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di Madrasah Tsanawiyah (MTs). Dengan mempelajari SKI kita akan mengetahui berbagai kisah masa lalu tentang masyarakat, peradaban, dan kebudayaan Islam sejak zaman Nabi Muhammad Saw., Khulafaur Rasyidin, dinasti-dinasti yang berkuasa setelahnya sampai zaman modern. Dalam buku ini, materi yang dibahas tentang masuknya Islam ke Indonesia, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, peran pesantren dalam Dakwah Islam di Indonesia, tradisi dan budaya Islam Nusantara, tokoh-tokoh penyebar Islam di Indonesia. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan Tilawātul Qur’an, Peta Konsep, Tokoh, Mutiara Hadis, Kisah Teladan, Khazanah, Tugas, Kegiatan, Tafakur, Refleksi Diri, dan Proyek, yang dapat memperkaya wawasan siswa.

Buku ini merupakan buku teks atau buku pegangan siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs), khususnya untuk Mata Pelajaran Sejarah Kebudayan Islam Madrasah Tsanawiyah Kelas IX. Buku ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 183 Tahun ...

Applicable Inductive Logic

8.4 Specifically , in considering the function of foreseeability in the Law of Tort , we will be concerned in this ... Finally , we will consider some points on which formal logic is perhaps clearer than conventional legal reasoning .

Women of Principle

Female Networking in Contemporary Mormon Polygyny

It is notorious that the early Mormons practiced polygyny, or plural marriage, and that they were forced to renounce this custom as a condition for Utah's statehood. Even today, some defiant groups of "fundamentalist" Mormons continue to live in illicit polygynous marriages. This book offers an in-depth study of the female experience in one Mormon polygynous community, the Apostolic United Brethren. Characteristically, women in such rigid and patriarchal religious groups are portrayed as the oppressed, powerless victims of male domination. Janet Bennion shows, however, that the reality is far more complex. Bennion concludes that membership in this particular patriarchal community is actually advantageous to women and disadvantageous to men. She buttresses her controversial argument with narratives from the lives of women now living in the group - narratives that clearly reveal why many mainstream Mormon women are viewing polygyny as a viable alternative to the difficulties of single motherhood, "spinsterhood," poverty, and emotional deprivation. This provocative study of a fascinating yet little-studied religious community will be of great interest to students and scholars of religious, Mormon, and gender studies, as well as to anthropologists and Mormons in general.

This book offers an in-depth study of the female experience in one Mormon polygynous community, the Apostolic United Brethren.

Ushul Fikih Ekonomi Syariah

Dalam proses penetapan hukum ekonomi syariah, para ulama memiliki prosedur yang tidak dapat diabaikan sebagaimana para ulama dahulu merumuskan sejumlah aturan dalam melakukan penyimpulan hukum-hukum (istimbath al-ahkam). Prosedur-prosedur yang merupakan aturan penyimpulan hukum syariah itu kemudian dibukukan menjadi sebuah disiplin keilmuan yang dikenal sebagai “Ushul Fikih”. Buku ini menyajikan pembahasan “Ushul Fikih” untuk Bidang Ekonomi Syariah yang memuat pembahasan Sumber Hukum Islam dan petunjuk makna dari teks keagamaan yang meliputi Al-Quran dan Sunah. Pembahasan-pembahasan seperti Istihsan, Mashalih, Mursalah, ‘Urf, dan sumber hukum lainnya disajikan dengan fokus pembahasan pada Hukum Ekonomi Syariah. Hadirnya buku ini memberikan penjelasan bagi para pembelajar dalam memahami proses-proses penyimpulan hukum yang dilakukan oleh para legislator hukum Ekonomi Syariah, baik itu berskala nasional seperti DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) maupun berskala internasional seperti AAOFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Institutions).

Dalam proses penetapan hukum ekonomi syariah, para ulama memiliki prosedur yang tidak dapat diabaikan sebagaimana para ulama dahulu merumuskan sejumlah aturan dalam melakukan penyimpulan hukum-hukum (istimbath al-ahkam).

DINAMIKA INDIKATOR EKONOMI DAERAH DENGAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN SOSIAL

Perencanaan pembangunan daerah membutuhkan data dan informasi yang akurat dan tepat. Ketersediaan data/informasi diharapkan mampu memberikan gambaran perkembangan perekonomian, serta dapat digunakan sebagai evaluasi keberhasilan pembangunan daerah. Instrumen penting untuk mengukur perkembangan perekonomian daerah pada dasarnya diklasifikasikan dalam indikator makro ekonomi dan indikator sosial ekonomi. Indikator makro ekonomi meliputi: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan ekonomi, Perkembangan struktur ekonomi, Keunggulan komparatif sektor ekonomi, PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita. Selanjutnya, indikator sosial ekonomi meliputi: Perkembangan Harga (inflasi), Investasi Pemerintah, Investasi Swasta (PMDN - PMA), Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Kemiskinan. Tujuan buku Dinamika Indokator Ekonomi Daerah dengan Perpektif Kebijakan Sosial adalah untuk mendukung perencanaan pembangunan dengan lebih tepat dan terarah. Disamping itu dapat menjadi rujukan dalam menyusun analisis indikator ekonomi daerah. Dengan lokasi di Kabupaten Blora dan dukungan dari Bappeda Kabupaten Blora, data sekunder diperoleh melalui proses identifikasi di beberapa dinas terkait sedangkan untuk data primer diperoleh melalui diskusi dengan beberapa pemangku kepentingan untuk mempertajam hasil dalam buku ini.

Perencanaan pembangunan daerah membutuhkan data dan informasi yang akurat dan tepat.

Sejarah Politik dan Kekuasaan

Buku ini terwujud atas kegelisahan akan perlunya naskah akademik sebagai pegangan mahasiswa dalam memahami politik dan kekuasaan dari sudut pandang sejarah, khususnya pada ilmu pendidikan. Dengan menguraikan secara kronologis, buku ini dapat menjadi panduan atau pedoman bagi siapa saja yang perlu tahu bagaimana politik dan kekuasaan itu hadir tahap demi tahap di Indonesia. Dalam penguraian narasi di dalam buku Sejarah Politik dan Kekuasaan, terdapat cakupan yang luas. Namun, bukan berarti melebar ke sana kemari, sebab terdapat narasi umum hingga khusus. Uraian tentang politik dan kekuasaan dimulai dari istilah dan makna yang dipaparkan oleh para teoritikus. Sementara tetap mengarahkannya pada kebutuhan akademik, khususnya kalangan mahasiswa yang memerlukan beragam teori dan pendapat dari para pakar. Pemahaman teori dapat membimbing pembacanya dalam memahami fenomena politik dan kekuasaan di Indonesia. Namun, lagi-lagi penggiringan tersebut tidak langsung menghujam situasi kekinian, sebab seperti judulnya bahwa kronologis politik dan kekuasaan harus dijelaskan secara kronologis. Oleh sebab itu masa priode pra-sejarah hingga Hindu-Budha adalah mula-mula yang mendapat tempat penguraian di dalam isi buku.

... NASIONALISME, DAN KOMUNISMEDALAM PUSARAN KEKUASAAN A. KEKUASAAN ERA ISLAM DI INDONESIA (NUSANTARA)..........85 1. ... Perkembangan Agama Islam di Sumatera Utara ....................105 D. NASIONALISME DI INDONESIA.

Bunga Rampai Zakat dan Wakaf

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mana bisa disebut juga dengan ibadah wajib yang dilaksanakan oleh setiap muslim dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan Islam. Sedangkan wakaf sendiri merupakan penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah untuk kepentingan mubah yang bermanfaat, kepada masyarakat secara umum dan kepada penerima wakaf secara khusus. Buku ini akan mengupas kumpulan makalah mengenai Zakat dan Wakaf yang ditulis oleh Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2018. Bermula dari sebuah tugas Ujian Tengah Semester mata kuliah Perencanaan, Evaluasi Program Penyuluhan yang diampu oleh Bapak Dr. Moh. Taufik Hidayatullah M.Si

Yang tergolong dalam harta yang harus dizakati adalah hewan ternak, emas dan perak (dalam arti logam investasi dan mata uang yang meliputi juga semua sistem investasi dan mata uang, termasuk uang kertas, tabungan, deposito, saham, ...

Hanbali Fiqh of WOrship

The masāil in this book are presented in a simple language and a question-and-answer format. This is an educational or teaching text and will greatly benefit as a qāʿida or primer to other texts of the Ḥanbali madhhab such as Dalīlut Talib or Zād ul Mustaqniʿ, InshaAllāh.

The masāil in this book are presented in a simple language and a question-and-answer format.

MANAJEMEN EVENT DAN PROYEK

Antara Konsep dan Praktiknya

Event merupakan bagian dari suatu proyek yang memang diselenggarakan untuk kepentingan pihak tertentu dan dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu dalam manajemen event tidak lepas dengan manajemen proyek. Tidak berbeda jauh dalam pelaksanaan suatu proyek pun terkadang membutuhkan pihak yang memanajemen ketika ada suatu acara yang dibuat dalam sebuah proyek, misalnya seperti peresmian gedung, syukuran selesainya sbeuah proyek maupun acara lainnya. Namun terlepas dari adanya suatu acara pada sebeuah proyek, dalam manajemen proyek pun tidak lepas dari keterbutuhannya pada manajemen event, seperti kebutuhan publikasi, dan kebutuhan sponsorship. Dengan demikian, sekalipun ada beberapa hal yang berbeda antara manajemen event dan proyek, tetapi ada beberapa hal yang saling terkait antara manajemen event dan proyek, salah satunya peran penting Event Organizer (EO) atau penyelenggara sebuah acara. Untuk itu buku ini membahas mengenai manajemen event dan manajemen proyek.

... management, antara lain : a. Event Organizer (EO); b. Production House (PH) atau Rumah produksi ; c. Communication; d. Agency / biro jasa; e. Panitia Pelaksana; event f. Organizing Committee; g. Dan lain sebagainya. Dalam arti sempit, 34.

Diagram undang-undang pemilihan

UU 1 tahun 2015, UU 8 tahun 2015, UU 10 tahun 2016

Graphs of Indonesian election laws.

IKLAN MEDIA : Iklan yang dilakukan oleh peserta Pemilu pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat. KPPN - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara : Instansi vertikal ...