penyusunan rancangan pembelajaran merupakan kewajiban seorang pendidik sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Namun, seringkali para pendidik meremehkan hal tersebut. Pendidik lebih mengutamakan konten pembelajaran/isi/materi pembelajaran tanpa memperhatikan bagaimana cara mereka menyampaikannya di kelas. Hal ini menjadi salah satu masalah yang menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa dan tidak menimbulkan pengalaman berkesan pada mahasiswa sehingga pemahaman dan hasil belajar mereka kurang memuaskan.
TAHAP PENYUSUNAN RANCANGAN PEMBELAJARAN ara penyusunan pendidik rancangan seringkali pembelajaran melupakan karena tahap banyaknya rencana pembelajaran yang sudah dibuat oleh pendidik lain dan tersebar bebas di ...
... Kegiatan Bank Syariah Tujuan utama Bank Syariah adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan semua kegiatan perbankan , finansial , komersial dan investasi sesuai dengan prinsipprinsip Islam .
Buku ini disusun untuk memenuhi salah satu harapan masyarakat dan satuan pendidikan di madrasah/sekolah yang memiliki visi misi keislaman membangun karakter akhlakul Karimah bagi kepala sekolah, pendidk, kependidikan, dan siswa sebagai pondasi generasi penus bangsa yang ber-IPTEK dan IMTAQ. Pengelola pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah/sekolah harus bangkit menciptakan madrasah/sekolah yang bermutu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ali Imran : 139 yang artinya “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman”. Sesuai amanat UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat 1 “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/ madrasah.
Buku ini disusun untuk memenuhi salah satu harapan masyarakat dan satuan pendidikan di madrasah/sekolah yang memiliki visi misi keislaman membangun karakter akhlakul Karimah bagi kepala sekolah, pendidk, kependidikan, dan siswa sebagai ...
Manajemen pendidikan sekolah merupakan keniscayaan dalam menjalankan proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Tentu banyak komponen yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Buku ini menyajikan konsep-konsep sederhana yang mudah untuk diaplikasikan agar kegiatan dan program lembaga pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
Buku ini menyajikan strategi pengembangan model pembelajaran Tafsir Sains Terpadu (SIRSAINSDU) dengan pendekatan penelitian pengembangan (Research & Development). Isi dari buku ini adalah mendiskripsikan latar belakang pengembangan model pembelajaran SIRSAINSDU, landasan teori, metode dan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan. Buku ini juga memuat diskripsi strategi pengembangan model pembelajaran SIRSAINSDU sebagai berikut (1) hasil studi pendahuluan tentang kondisi nyata pembelajaran tafsir pada prodi Tadris IPA, (2) tingkat kebutuhan pembelajaran tafsir sains terpadu di Prodi Tadris IPA, (3) tahapan pembelajaran SIRSAINSDU: (a) tahap perencanaan, (b) tahap pelaksanaan: penyajian konsep isyarat ilmiah SIRSAINSDU, explore materi sirsainsdu, diskusi dan komunikasi materi sirsainsu serta, dampak instruksional, tahap: evaluasi dan (c) tahap: kemampuan SIRSAINSDU.
Buku ini juga memuat diskripsi strategi pengembangan model pembelajaran SIRSAINSDU sebagai berikut (1) hasil studi pendahuluan tentang kondisi nyata pembelajaran tafsir pada prodi Tadris IPA, (2) tingkat kebutuhan pembelajaran tafsir sains ...
Buku ini diberi judul: “Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum”. Keputusan mengambil judul tersebut berawal dari kegelisahan penulis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang masih banyak ditemukan adanya tumpang tindih dan/atau konflik norma baik secara horizontal maupun secara vertikal, di samping belum banyak tema yang sama di tulis oleh penulis yang lain. Banyak penyebab mengapa masih terdapat tumpang tindih dan/atau konflik norma peraturan perundang-undangan, padahal format pembentukan peraturan perundang itu sendiri sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada sisi yang lain masih banyak juga kalangan yang menilai bahwa otonomi daerah memberi kesan bahwa pemerintah daerah memiliki kebebasan yang luas dan bahkan sebebas-bebasnya dalam membentuk produk hukum daerah. Padahal UUD 1945 sudah secara jelas dan tegas melalui ketentuan Pasal 1 ayat (1) menyatakan yang intinya adalah bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Hal ini berarti bahwa bentuk negara kesatuan menjadi parameter dalam berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal pembangunan hukum. Buku ini membahas dengan bahasa yang sederhana tetapi jelas dan lugas, berbagai problem solving penulis tawarkan dalam mengatasi persoalan dalam pembangunan legal policy.
Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada para mahasiswa mengenai konsep dasar perpajakan dan hukum pajak serta bagaimana cara menghitung pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) 21, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Buku ini juga dilengkapi dengan video penjelasan. Harapannya dengan adanya video penjelasan, para pembaca buku ini dapat lebih memahami materi yang disampaikan. KONSEP DASAR PERPAJAKAN KONSEP DASAR HUKUM PAJAK KONSEP DASAR PEMUNGUTAN PAJAK SUBJEK, OBJEK, DAN TARIF PAJAK PAJAK PUSAT DAN DAERAH UTANG PAJAK DAN PENAGIHANNYA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM) MENGHITUNG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENGHITUNG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada para mahasiswa mengenai konsep dasar perpajakan dan hukum pajak serta bagaimana cara menghitung pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) 21, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak ...
