Sebanyak 35 item atau buku ditemukan

Digital Transformation in Islamic Finance

A Critical and Analytical View

The ongoing digital transformation is shaping the Islamic mode of financial intermediation and the impact on the faith-based financial mode has been multifaceted. This has raised a host of interesting questions: what is the degree of penetration of Islamic finance in the fintech industry? Are Islamic financial institutions (IFIs) or banks ready to embrace fintech? Is fintech an enabler or barrier to achieve the intended purpose of Islamic finance? Will technology narrow the division between Islamic and conventional finance in the future? These are existential questions for Islamic finance and the book endeavors to examine the impact of financial technology on the industry. The book assesses various fintech business models and how they could be a threat or an opportunity. It also examines whether fintech provides IFIs an edge to serve clients following the Shariah norms and how the adoption of fintech in the Islamic mode is required for meeting the maqasid Al Shariah. The book discusses applicability of fintech like blockchain, digital currency, big data, and AI to different branches of Islamic finance. This book will interest students, analysts, policymakers, and regulators who are working on Islamic finance, financial economics, Islamic economics, and development finance.

At the end, it is believed that financial technology carried out through P2P can reduce MSMEs business risks because it ... it is interesting to discuss risk management practices carried out by Qazwa in mitigating MSMEs' business risks.

Citizenship and Immigration in Post-War Britain

The Institutional Origins of a Multicultural Nation

In this ground-breaking book, the author draws extensively on archival material and theortical advances in the social sciences literature on citizenship and migration. Citizenship and Immigration in Postwar Britain examines the transformation since 1945 of the UK from a homogeneous into a multicultural society. Rejecting a dominant strain of sociological and historical inquiry emphasising state racism, Hansen argues that politicians and civil servants were overall liberal relative to a public, to which it owed its office, and pursued policies that were rational for any liberal democratic politician. He explains the trajectory of British migration and nationality policy - its exceptional liberality until the 1950s, its exceptional restrictiveness after then, and its tortured and seemingly racist definition of citizenship. The combined effect of a 1948 imperial definition of citizenship (adopted independently of immigration) and a primary commitment to migration from the Old Dominions, locked British politicians into a series of policy choices resulting in a migration and nationality regime that was not racist in intention, but was racist in effect. In the context of a liberal elite and an illiberal public, Britain's current restrictive migration policies result not from the faling of its policy-makers but those of its institutions.

In this ground-breaking book, the author draws extensively on archival material and theortical advances in the social sciences literature on citizenship and migration.

Inovasi belajar & pembelajaran PAI : teori dan aplikatif

Pendidikan memiliki peranan strategis dalam menentukan bagi perkembangan dan perwujudan diri individu, terutama bagi perkembangan bangsa dan negara. Kemajuan suatu kebudayaan tergantung kepada cara kebudayaan tersebut mengenali, menghargai dan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM). Hal ini berkaitan erat dengan kualitas pendidikan yang diberikan kepada anggota masyarakatnya, salah satunya kepada peserta didik.

Henry C. Morrison di Laboratory School Universitas Chicago tahun 1926 kemudian model Mastery Learning ini dikembangkan oleh Bloom dan Carrol pada tahun 1963 berdasarkan penemuannya mengenai model belajar yaitu "Model School Learning".

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis

Pada dewasa yang ini, fenomena tindak pidana korupsi di Indonesia makin marak dan sekaligus merefleksikan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak memuaskan jika tidak ingin dikatakan gagal. Meningkatnya tindak pidana korupsi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti budaya, dan lemahnya penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan cenderung tidak berdaya guna. Secara ekstrem fakta ini mengindikasikan fungsi penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan yang semestinya, dan seolah-olah tidak berdaya untuk melakukan tindakan nyata terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Buku ini membahas secara mendalam jam Kausa Mengapa fungsi penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berjalan semestinya berdasarkan teori-teori yang ditemukan penulis dalam penelitiannya untuk memperoleh predikat Doktor pada tahun 2012 di Universitas 17 Agustus (UNTAG), Surabaya, di bawah bimbingan tim promotor Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. (Ketua) dan Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. (Anggota) serta tim penguji: Prof. Dr. Siti Maryani, S.H., M.Hum; Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.; Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.S.i.; Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Emiliana Krisnawati, S.H., M,Si.; Dr. Soetanto Soepiadhy, S.H., M.H.; Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

Dr. Tjuk Wirawan, S.H.; Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.S.i.; Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Emiliana Krisnawati, S.H., M,Si.; Dr. Soetanto Soepiadhy, S.H., M.H.; Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

Radikalisme kaum pinggiran

studi tentang ideologi, isu, strategi, dan dampak gerakan

Increasing degree of radicalism among the poor related with social conditions in Indonesia.

Ekonomi dualistis ini berupa perkebunan rakyat yang bersifat tradisional dan perkebunan besar yang bersifat kapitalis . Kedua sektor perkebunan ini mempunyai perbedaan yang ... di Asia , Jakarta : Sinar Harapan . Mubyarto , op.cit .

Hukum Sistem Ekonomi Islam

Dalam kegiatan ekonomi, aspek hukum tidak bisa diabaikan. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan terjadinya kekacauan, karena apabila para pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan tidak dilandasi oleh norma hukum, maka ini akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam melakukan aktivitas ekonomi. Oleh karena itulah, aspek hukum sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Buku ini menerangkan tentang hukum sistem ekonomi Islam. Hukum sistem ekonomi Islam adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, serta lembaga yang bersifat perdata maupun publik yang mengatur dan mengarahkan aktivitas atau tata perekonomian berdasarkan konsep hukum Islam. Sejumlah pembahasan buku ini meliputi mulai dari pengertian, fungsi dan ruang lingkup hukum sistem ekonomi Islam, larangan-larangan dalam ekonomi Islam, subjek hukum dalam Islam, hak, kepemilikan, harta dan uang dalam perspektif hukum ekonomi Islam, kontrak syariah (akad) dan jual beli, akad profit (akad tijari/tijarah) dan akad non-profit (akad tabarrru’), fatwa ekonomi dan keuangan syariah, hingga kaidah-kaidah hukum Islam dan penerapannya pada ekonomi dan keuangan syariah. Kehadiran buku ini di tengah-tengah masyarakat Indonesia sangatlah penting, apalagi mengingat dewasa ini pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan lembaga keuangan syariah yang semakin pesat dan signifikan di Indonesia. Adapun buku ini tidak cuma dapat dibaca oleh para mahasiswa, khususnya yang berasal dari Fakultas Syariah atau yang menekuni bidang ekonomi Islam, para pemerhati atau praktisi ekonomi syariah termasuk pula masyarakat luas yang ingin mengetahui hukum sistem ekonomi Islam juga dapat menggunakan buku ini.

Dalam kegiatan ekonomi, aspek hukum tidak bisa diabaikan.