Manusia diciptakan tidak lain untuk beribadah kepada Alllah SWT, pendekatan diri kepada Allah SWT merupakan perintah Allah dan Rasulnya yang terdapat didalam Al-Quran ataupun Hadis. Al-Quran sebagai pedoman serta petunjuk bagi manusia mengatur dalam segala aspek, baik mengenai ibadah, aqidah, muamalah dan sebagainya sehing al-quran dikatakan lengkap dan sempurna walaupun masih bersifat umum. Al-quran yang terdiri dari enam ribu enam ratus enam puluh enam ayat terdiri dari ayat-ayat makiyah dan madiniyah yang terkandung didalamnya perintah maupun larangan terkadang masih bersifat umum dan perlu penjelasan dari Nabi Muhammad SAW terutama yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT maupun dalam hubungan manusia dengan manusia, dalam hal ibadah contohnya, al-quran menegaskan agar manusia mendirikan shalat akan tetapi al-Quran tidak menjelaskan bagaimana cara shalat sehingga dalam hal ini Rasullulah.SAW menjelaskan cara shalat melalui perkataan, perbuatan maupun diam beliau yang hal tersebut disebut dengan Hadis.
Manusia diciptakan tidak lain untuk beribadah kepada Alllah SWT, pendekatan diri kepada Allah SWT merupakan perintah Allah dan Rasulnya yang terdapat didalam Al-Quran ataupun Hadis.
Mengacu pada pendekatan “konotasi geografis” versi Hungtinton dan Dominguez, cara meniru seperti ini “dihalalkan” dalam teori teori pembangunan politik, yakni: “Proses perubahan politik pada negara-negara sedang berkembang menggunakan konsep-konsep dan metoda yang pernah digunakan oleh negara-negara yang telah maju”. Satu lagi tulisan yang menarik disimak dalam buku ini, yaitu “Pensiun Dini” terutama jika kita kaitkan dengan Komisi percepatan Penyelengaraan Program Strategi Kota Makassar yang pernah heboh. Topik ini menawarkan dilakukannya Anjab, analisis jabatan, sedikitnya sekali dalam lima tahun; bahkan bukan hanya pada jabatan akan tetapi meliputi kelembagaannya. Menurut penulis, hal ini perlu untuk mengetahui apakah eksistensi setiap institusi pemerintah masih perlu atau sudah saatnya dihapuskan. Kegiatan analisis ini akan menunjukkan pula bahwa institusi pemerintah sebenarnya bersifat dinamis, selalu berubah dan tidak abadi. Dengan demikian, kaitannya dengan PNS (public servants), jabatan itu bukanlah pekerjaan seumur hidup (lifetime employment), karena kelembagaan satu intansi tidaklah bersifat limitative, selamanya. Keberadaannya sesuai hasil analisis fungsi lembaga. Analisis ini pada dasarnya menilai apakah kegiatan atau layanan publik (public services) yang selama ini dilakukan (delivered) oleh suatu lembaga pemerintah masih dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Apabila hasil analisa ini menunjukkan bahwa kegiatan atau layanan tersebut tidak lagi dibutuhkan oleh masyarakat maka lembaga tersebut harus dihapuskan (abolished).
Mengacu pada pendekatan “konotasi geografis” versi Hungtinton dan Dominguez, cara meniru seperti ini “dihalalkan” dalam teori teori pembangunan politik, yakni: “Proses perubahan politik pada negara-negara sedang berkembang ...
Buku Ajar Matakuliah Hukum Islam
Buku Ajar Matakuliah Hukum Islam
This annual conference is a global gathering of the world's leading scholars and practitioners. Among the attendees are participants from developing countries, think tanks, NGOs, and international institutions. These papers concern issues such as: Higher Education and International Migration in Asia: Brain Circulation; Interfaces in Higher Education: Two Sector in Sync?; Financing Higher Education: Lessons from developed economies, options for developing economies; Well-springs of Modern Economic Growth: Higher Education, Innovation and Local Economic Development; Higher Education, Innovation.
“Technological Innovation Strategy in the Digital Convergence Era: Lessons from Korean Experiences in Learning-by-Integrating.” Paper prepared for a symposium, Yonsei University, Ministry of Technology, Seoul, ...
This text examines different perspectives on the role that interaction plays in second language acquisition. In addition the effects of language aptitude on input processing are considered, and the contribution that interaction makes to the acquisition of grammatical knowledge is discussed.
This text examines different perspectives on the role that interaction plays in second language acquisition.
Planning and management of local budget in local government of Indonesia.
Planning and management of local budget in local government of Indonesia.
Buku yang ada di tangan pembaca ini mengangkat tentang hukum pengelolaan zakat dalam sistem pemerintahan Aceh menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbeda dengan daerah lain secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Perbedaan tersebut antara lain disebutkan: 1) Zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) pengaturan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh) terhutang ( taxes - crediet ); 3) Zakat dikelola oleh lembaga daerah non structural yang disebut Baitul Mal. Pengaturan tersebut ternyata banyak menarik perhatian orang banyak, baik dikalangan akademisi maupun dikalangan masyarakat ( mu zaki ), karena sebagaimana dikatahui zakat adalah merupakan salah satu ibadah mahdah, yang peruntukannya telah ditentukan dalam syari’at, dengan ditetapkkannya zakat sebagai salah satu sumber PAD, apakah hal ini tidak bertentangan dengan syari’at, karena konsekuensi logisnya harus dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja daerah sebagaimana PAD lainnya. Sementara pemahaman masyarakat zakat sudah diatur sedemikian rupa dalam Alquran dan Al-Hadist untuk disalurkan kepada asnaf - asnaf yang berhak (mustahik ). Oleh karenanya para penyelenggara pemerintahan di Aceh harus mecari solusi penetapan zakat sebagai PAD, agar tidak melanggar prinsip-prinsip syari’at Islam dalam pengelolaannya, pada sisi lain harus sesuai dengan aturan keuangan yang ada, penyaluranya harus tunduk kepada aturan-aturan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan ternyata sampai sekarang, Zakat sebagai bagian PAD memang masih menyisakan masalah dan berpotensi menjadi kemelut regulasi. Permasalahan berikutnya adalah barkaitan dengan pengaturan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyebutkan: “Zakat yang dibayar menjadi pengurang terhadap viii jumlah PPh terhutang dari wajib pajak (taxe credit), pengaturan ini berbeda yang dianut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara nasional yang menganut prinsip zakat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan (biaya) kena pajak ( t a x e d e d u c t a b l e ) . Aturan yang ditetapkan dalam Undangundang pemerintahan Aceh ini ternyata tidak berjalan sama sekali, hal ini disebabkan peraturan yang mengatur zakat sebagai pengurang atas pajak penghasilan, seperti telah disebutkan, menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan sampai saat ini belum ada aturan pelaksananya. Dalam buku ini penulis mencoba menguraikannya secara lebih mendalam lagi, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.
Salah satu kebijakan dalam upaya ekstensifikasi sumber penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang sangat rasional dan tidak menyengsarakan masyarakat adalah kebijakan di bidang investasi. Menurut Halim “Kehadiran investor ...
