Sebanyak 40 item atau buku ditemukan

Criminal Procedure Law

Police Issues and the Supreme Court

Law Enforcement, Policing, & Security

Law Enforcement, Policing, & Security

AUDIT SISTEM INFORMASI: TEORI, FRAMEWORK DAN STUDI KASUS MENGGUNAKAN FRAMEWORK

Buku ini menyajikan konsep dasar teori tentang studi audit sistem informasi. Buku ini menampilkan uraian pandangan dari akademisi dan pakar lain yang telah mengaplikasikan penerapan standar dan panduan audit sistem informasi. Buku ini dapat menjadi referensi untuk mahasiswa atau khalayak umum yang memiliki minat bidang ilmu audit sistem informasi. Pembaca akan belajar bagaimana konsep tata kelola yang solid dan bertanggung jawab yang diadopsi dari hasil penelitian penulis, bagian berikutnya pembahasan prinsip dasar, standar dan panduan, serta perkembangannya dari audit sistem informasi. Bagian terakhir berfokus pada studi kasus bagaimana penerapan salah satu kerangka kerja dari audit TI/SI. Buku ini menyatukan sejumlah perspektif yang menarik dan berguna, dibahas secara sistematis berdasarkan rencana pemebelajaran semester pada perguruan tinggi sehingga dapat menunjang dalam pembelajaran audit SI. Adapun uraian pembahasan adalah sebagai barikut: – IT Governance: Konsep Dimensi Untuk Penilaian Kesadaran Tata Kelola Ti Yang Efektif – Prinsip Dasar Audit Sistem Informasi Dan Standar Panduan Audit Sistem Informasi – Kontrol Dan Audit Sistem Informasi – Ruang Lingkup Audit Sistem Informasi – Proses Audit Sistem Informasi – Teknik Audit Berbantuan Komputer – Pemeriksaan Terhadap Jaringan Komputer – Standar Dan Panduan Audit Sistem Informasi – Aspek-Aspek Manajemen Control – Framework – Control : Internal-Objective-Risk – Pengertian, Peran, Dan Keterkaitan Antara Management Framework Dan Application Control Framework – Aspek-Aspek Pada Application Control Framework – Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Audit Sistem Informasi – Studi Kasus Audit Sistem Informasi Menggunakan Framework Cobit

Buku ini menyatukan sejumlah perspektif yang menarik dan berguna, dibahas secara sistematis berdasarkan rencana pemebelajaran semester pada perguruan tinggi sehingga dapat menunjang dalam pembelajaran audit SI. Adapun uraian pembahasan ...

Manajemen Pelaporan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia melalui paket Undang‐undang bidang Keuangan Negara, reformasi di bidang perbendaharaan dilakukan melalui pengembangan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Salah satu aspek dalam pengembangan SPAN adalah aspek pengembangan proses bisnis (Business Process Improvement). Pengembangan proses bisnis dalam SPAN meliputi beberapa modul mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan. Pelaporan (Reporting) merupakan salah satu proses bisnis dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan oleh entitas akuntansi dan pelaporan. Penyempurnaan proses bisnis Pelaporan pada dasarnya dilakukan dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah. Penyempurnaan ini juga dimaksudkan untuk mendukung tercapainya salah satu target pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yaitu untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang diaudit oleh Bada Pemeriksa Keuangan (BPK). Business Process Improvement dalam Modul Pelaporan meliputi penyempurnaan mekanisme pelaporan melalui penggunaan SPAN single database. Database yang terintegrasi dalam lingkup Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) ini akan menghindarkan adanya information discrepancy yang dihasilkan oleh entitas‐entitas yang berbeda dalam lingkup BUN sebagaimana yang sering terjadi saat ini. Selain itu, konsep ini akan mempercepat alur pelaporan karena entitas yang lebih tinggi tidak lagi harus menunggu dari entitas di bawahnya untuk menerima laporan, melainkan entitas tersebut bisa memenuhi sendiri laporan yang dibutuhkan dengan langsung mengakses ke database. Dampak positif lainnya dari penggunaan single database adalah adanya simplifikasi dalam proses rekonsiliasi laporan keuangan (penyederhanaan level rekoniliasi). Namun demikian, konsekuensinya adalah perlunya penyempurnaan prosedur rekonsiliasi di level terendah (KPPN‐Satker) yakni perlunya dilakukan reformulasi prosedur rekonsiliasi. Pengembangan lainnya dalam Modul Pelaporan adalah penyempurnaan laporan keuangan itu sendiri. Dalam konteks pengembangan SPAN, akan dihasilkan laporan keuangan yang lebih lengkap. Di samping laporan keuangan berbasis kas yang merupakan statutory report yaitu Laporan Realisasi Anggaran, juga akan dihasilkan laporan keuangan berbasis akrual yang akan memberikan informasi keuangan yang lebih komprehensif sehingga lebih relevan dan lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Disamping itu, Modul Pelaporan juga akan menfasilitasi disusunnya sebuah laporan keuangan pemerintah yang dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics atau GFS). Laporan keuangan berbasis Sistem GFS ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara (cross country studies), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah. Sebuah terobosan dalam penyusunan laporan internal juga menjadi concern dan pemikiran dalam pengembangan proses bisnis Pelaporan. Laporan internal yang bersifat manajerial (managerial report) yang dihasilkan Kementerian Keuangan (Ditjen Perbendaharaan) begitu banyak jumlahnya. Disamping kajian untuk melakukan penyederhanaan, juga dilakukan kajian terhadap prosedur penyajian dan penyusunannya yang bisa memenuhi prinsip‐prinsip kemudahan, kecepatan dan ketepatan. Konsep “User Defined Reporting” merupakan sebuah gagasan yang layak dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan ini . Konsep ini memungkinkan setiap user (pengguna) dari laporan keuangan untuk bisa mendesain dan mencetak sendiri kebutuhan laporannya dengan cara mengakses database secara langsung. Last but not least, Modul Reporting juga merancang pengintegrasian Laporan Keuangan dengan Laporan Kinerja. Rancangan ini tidak lepas dari konsep “Performance Based Budgeting” yang mengarahkan pengguna anggaran untuk menyusun anggarannya dengan berbasis kinerja. Laporan Kinerja yang selama ini dihasilkan dari sistem yang terpisah akan dipadukan dengan Laporan Keuangan dalam satu sistem SPAN. Modul ini akan menjadi bahan diskusi dan pijakan awal bagi pengkajian dan pengembangan proses bisnis Pelaporan berikutnya, sehingga apa yang menjadi harapan bagi peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat terwujud.

... APBN DG Treasury Pemeriksaan Audited LKPP dan RUU Pertanggungja waban APBN President Audited LKPP dan RUU Pertanggungja waban APBN UU Parliament LAMPIRAN 2 Deskripsi Pengembangan Proses Bisnis Pelaporan Process ID Process.

Sharia and the Making of the Modern Egyptian

Islamic Law and Custom in the Courts of Ottoman Cairo

In this book, the author examines sijills, the official documents of the Ottoman Islamic courts, to understand how sharia law, society and the early-modern economy of sixteenth- and seventeenth-century Ottoman Cairo related to the practice of custom in determining rulings. In the sixteenth century, a new legal and cultural orthodoxy fostered the development of an early-modern Islam that broke new ground, giving rise to a new concept of the citizen and his role. Contrary to the prevailing scholarly view, this work adopts the position that local custom began to diminish and decline as a source of authority. These issues resonate today, several centuries later, in the continuing discussions of individual rights in relation to Islamic law.

68 See: O. Kane, “Izala: The Rise of Muslim Reformism in Northern Nigeria,” in Accounting for Fundamentalisms, ed. M.E. Marty and R.S. Appleby (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1994), 490–512; and G.H. Singleton, ...

Argumen pembalikan beban pembuktian

sebagai metode prioritas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang

On reversal of the burden of proof as eradication method of corruption and money laundering in Indonesia.

Fiqih Islam kontemporer

Collection of fatwas regarding Islamic religious practices, family law, politics and government, and social life in Indonesia.

Collection of fatwas regarding Islamic religious practices, family law, politics and government, and social life in Indonesia.

Narasi Perdamaian Membangun Keharmonisan Antar Pemeluk Agama di Indonesia

Keharmonisan yang terbangun lama di negeri Indonesia ini jangan sampai pudar dan hilang apalagi punah. Keharmonisan harus tetap dijaga, dipelihara dan dirawat untuk masa depan Indonesia yang lebih indah. Kemajemukan agama yang ada di Indonesia jangan jadikan sebuah alasan untuk berfatwa kebenaran. Penekanan yang paling krusial pada titik dimana semua mengakui diri sebagai agama yang paling benar. Sisi tersebut di aras Nasional (Indonesia) jangan sampai tumbuh, karena itu sifat teologis-sentris, padahal pada sisi humanislah yang mampu merangkul bersama seluruh lapisan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan jajaran agama, budaya, etnis dan bahasa. Pilar-pilar keharmonisan yang harus tertanam di kehidupan antar umat beragama harus menjadi fatwa utuh dalam merumuskan kehidupan yang indah antar umat beragama di Indonesia. Ditangan anda lah ini, merupakan buku yang mencoba memilah dan memilih pilar-pilar keharmonisan Nusantara. Semoga buku ini menjadi sebuah literatur yang menginspirasi, menginovasi pada kalangan literasi dan akademisi maupun non-akademisi

Oktober.2017.09:00 (Diakses, Februari 2020). http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-3323472/ ini-ritual-syukur-larung-sesaji-dipantai-selatan- jember.15,November-2017.20:28. Https://id.m.wikipedia.org/wiki/Radikalisme_(sejarah), ...

Introducing Research Methodology

A Beginner's Guide to Doing a Research Project

'Introducing Research Methodology' gives readers the fundamental data collection and analysis skills that they need for their first project, as well as a good understanding of the research process as a whole.

'Introducing Research Methodology' gives readers the fundamental data collection and analysis skills that they need for their first project, as well as a good understanding of the research process as a whole.

Manajemen Kas pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Manajemen kas merupakan bagian dari wewenang Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan menunjuk Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di tingkat pusat. Pengelolaan kas di Direktorat PKN sebagai bagian dari fungsi treasury Ditjen Perbendaharaan telah mengalami banyak perubahan. Meski telah mengalami banyak peningkatan, disadari masih terdapat beberapa aspek manajemen kas yang belum mencapai tahap yang diharapkan. Penyusunan modul ini dilaksanakan untuk memenuhi dua tujuan utama, yaitu untuk memetakan secara lengkap proses bisnis terkini yang dijalankan Direktorat PKN dalam menjalankan fungsinya sebagai Kuasa BUN Pusat, dan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan atas proses bisnis yang telah dilaksanakan untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan rencana implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang berbasis Oracle Finance. Disadari terdapat beberapa titik lemah pada manajemen kas yang perlu disempurnakan. Dalam proses perbaikan dan penyempurnaannya, ditetapkan strategi yang sistematis, terencana dan menyentuh berbagai aspek dalam manajemen kas serta memperhatikan skala prioritas yang perlu mendapatkan perhatian.

Management of SUs Treasury Account Management of SUs Treasury Account terkait dengan monitoring rekening bendahara pengeluaran pada Satker dan remunerasi yang diperoleh atas saldo rekening tersebut. Proses ini tergambar dalam diagram ...